Archive for the ‘PENDIDIKAN’ Category

PEMBELAJARAN AKTIF, INOVATIF KREATIF DAN EFEKTIF

PEMBELAJARAN AKTIF, INOVATIF KREATIF DAN EFEKTIF

Moh Ridwan Derwotubun, Dr. H. Agus Krisno B, M.Kes

Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Tlogomas 246 Malang Telp 464318

 

ABSTRAK

Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Efektif dapat didefinisikan sebagai: pendekatan mengajar (approach to teaching) yang digunakan bersama metode tertentu dan pelbagai media pengajaran yang disertai penataan lingkungan sedemikian rupa agar proses pembelajaran menjadi aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. Dengan demikian, para siswa merasa tertarik dan mudah menyerap pengetahuan dan keterampilan yang diajarkan. Selain itu, juga memungkinkan siwa melakukan kegiatan yang beragam untuk mengembangkan sikap, pemahaman, dan keterampilannya sendiri dalam arti tidak semata-mata “disuapi” guru. Di antara metode-metode mengajar yang amat mungkin digunakan untuk mengimplementasikan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Efektif, ialah: metode ceramah plus, metode diskusi, metode demonstrasi, metode role-play, dan metode simulasi.

Keyword : Pembelajaran, Aktif, Inovatif, Kreatif, Efektif.

 


PENDAHULUAN

Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Efektif dikembangkan berdasarkan beberapa perubahan atau peralihan:

  1. Peralihan dari belajar perorangan (individual learning) ke belajar bersama  (cooperative learning).                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  2. Peralihan dari belajar dengan cara menghafal (rote learning) ke belajar untuk memahami (learning for understanding).                                                                                                                                                                     
  3. Peralihan dari teori pemindahan pengetahuan  (knowledge-transmitted) ke bentuk interaktif, keterampilan proses dan pemecahan masalah.
  4. Peralihan paradigma dari guru mengajar  ke siswa belajar.
  5. Beralihnya bentuk evaluasi tradisional ke bentuk authentic assessment seperti portofolio, proyek, laporan siswa, atau penampilan siswa (Shadiq dalam Setiawan, 2004).

Dasar peralihan tersebut di atas sesuai dengan  PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Pasal 19, ayat (1) yang berbunyi:

“Proses pembelajaran pada satuan pendidikan diselenggarakan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, dan memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreatifitas dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik”.

Penjabaran Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif Dan Efektif

  1. 1.      Pembelajaran Aktif

Secara harfiah active artinya: ”in the habit of doing things, energetic” (Hornby, 1994:12), artinya terbiasa berbuat segala hal dengan menggunakan segala daya.  Pembelajaran yang aktif berarti pembelajaran yang memerlukan keaktifan  semua siswa dan guru secara fisik, mental, emosional, bahkan moral dan spiritual. Guru harus menciptakan suasana sedemikian rupa sehingga siswa aktif bertanya, membangun gagasan, dan melakukan kegiatan yang dapat memberikan pengalaman langsung, sehingga belajar merupakan proses aktif siswa dalam membangun pengetahuannya sendiri. Dengan demikian, siswa didorong untuk  bertanggung jawab terhaap proses belajarnya sendiri.

Menurut Taslimuharrom (2008)  sebuah proses belajar dikatakan aktif (active learning) apabila mengandung:

  1. Keterlekatan pada tugas (Commitment)
  2. Tanggung jawab (Responsibility)
  3. Motivasi (Motivation)
  4. 2.      Pembelajaran Inovatif

McLeod (1989:520) mengartikan inovasi sebagai: “something newly introduced such as method or device”.  Berdasarkan takrif ini, segala aspek (metode, bahan, perangkat dan sebagainya) dipandang baru atau bersifat inovatif apabila metode dan sebagainya itu berbeda atau belum dilaksanakan oleh seorang guru meskipun semua itu bukan barang baru bagi guru lain.

Pembelajaran inovatif  dapat  menyeimbangkan fungsi otak kiri dan kanan apabila dilakukan dengan cara mengintegrasikan media/alat bantu terutama yang berbasis teknologi baru/maju ke dalam proses pembelajaran tersebut. Sehingga, terjadi proses renovasi mental, di antaranya membangun rasa pecaya diri siswa. Penggunaan bahan pelajaran, software multimedia, dan microsoft power point merupakan salah satu alternatif.

Membangun pembelajaran inovatif bisa dilakukan dengan cara-cara yang di antaranya menampung setiap karakteristik siswa dan mengukur kemampuan/daya serap setiap siswa. Sebagian siswa ada yang berkemampuan dalam menyerap ilmu dan keterampilan dengan menggunakan daya visual (penglihatan) dan auditory (pendengaran), sedang sebagian lainnya menyerap ilmu dan keterampilan secara kinestetik (rangsangan atau gerakan otot dan raga). Dalam hal ini, penggunaan alat/perlengkapan (tools) dan metode yang relevan dan alat bantu langsung dalam proses pembelajaran merupakan kebutuhan dalam membangun proses pembelajaran inovatif.

Selain itu, dalam menerapkan  pembelajaran yang inovatif diperlukan adanya beraneka ragam strategi pembelajaran yang dapat diterapkan dalam berbagai bidang studi.

  1. 3.      Pembelajaran Kreatif

            Kreatif (creative) berarti menggunakan hasil ciptaan / kreasi baru atau yang berbeda dengan sebelumnya. Pembelajaran yang kreatif mengandung makna tidak sekedar melaksanakan dan menerapkan kurikulum. Kurikulum memang merupakan dokumen dan rencana baku, namun tetap perlu dikritisi dan dikembangkan secara kreatif. Dengan demikian, ada kreativitas pengembangan kompetensi dan kreativitas dalam pelaksanaan pembelajaran di kelas termasuk pemanfaatan lingkungan sebagai sumber bahan dan sarana untuk belajar. Pembelajaran kreatif juga dimaksudkan agar guru menciptakan kegiatan belajar yang beragam sehingga memenuhi berbagai tingkat kemampuan siswa dan tipe serta gaya belajar siswa.

  1. 4.      Pembelajaran Efektif

Pembelajaran dapat dikatakan efektif (effective / berhasil guna) jika mencapai sasaran atau minimal mencapai kompetensi dasar yang telah ditetapkan. Di samping itu, yang juga penting adalah banyaknya pengalaman dan hal baru yang  “didapat“ siswa. Guru pun diharapkan memeroleh “pengalaman baru” sebagai hasil interaksi dua arah dengan siswanya.

Untuk mengetahui keefektifan sebuah proses pembelajaran, maka pada setiap akhir pembelajaran perlu dilakukan evaluasi. Evaluasi yang dimaksud di sini bukan sekedar tes untuk siswa, tetapi semacam refleksi, perenungan yang dilakukan oleh guru dan siswa, serta didukung oleh data catatan guru. Hal ini sejalan dengan kebijakan penilian berbasis kelas atau penilaian authentic yang lebih menekankan pada penilaian proses selain penilaian hasil belajar (Warta MBS UNICEF : 2006).

Hal-Hal Yang Harus Diperhatikan Dalam Implementasi Pendekatan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif Dan Efektif

Dalam rangka melaksanakan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan efektif, guru perlu memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:

  1. 1.      Memahami sifat yang dimiliki siswa

Pada dasarnya anak memiliki imajinasi dan sifat ingin tahu. Semua anak terlahir dengan membawa dua potensi ini. Keduanya merupakan modal dasar bagi berkembangnya sikap/pikiran kritis dan kreatif. Oleh karenanya, kegiatan pembelajaran perlu dijadikan lahan yang kita olah agar menjadi tempat yang subur bagi perkembangan kedua potensi anugerah Tuhan itu. Suasana pembelajaran yang diiringi dengan pujian guru terhadap hasil karya siswa, yang disertai pertanyaan guru yang menantang dan dorongan agar siswa melakukan percobaan, misalnya, merupakan pembelajaran yang baik untuk mengembangkan potensi siswa.

  1. 2.      Memahami perkembangan kecerdasan siswa

Menurut Jean Piaget dalam Syah  (2008:29-33), perkembangan kecerdasan akal atau perkembangan kognitif manusia berlangsung dalam empat tahap, yakni: Sensory-motor (Sensori-motor/0-2 tahun) Pre-operational (Pra-operasional / 2-7 tahun) Concrete-operational (Konkret-operasional / 7-11tahun) Formal-operational (Formal- operasional / 11 tahun ke atas). Selama kurun waktu pendidikan dasar dan menengah, siswa mengalami tahap Concrete-operational dan Formal-operational.

Dalam periode konkret-operasional yang berlangsung hingga usia menjelang remaja, anak memeroleh tambahan kemampuan yang disebut system of operations (satuan langkah berpikir). Kemampuan satuan langkah berpikir ini berfaedah bagi anak untuk mengkoordinasikan pemikiran dan idenya dengan peristiwa tertentu ke dalam sistem pemikirannya sendiri.

Selanjutnya, dalam perkembangan kognitif tahap Formal-operational seorang remaja telah memiliki kemampuan mengkoordinasikan baik secara serentak maupun berurutan dua ragam kemampuan kognitif, yakni: 1) kapasitas menggunakan hipotesis, 2) kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak. Dengan kapasitas menggunakan hipotesis (anggapan dasar), seorang  remaja akan mampu berpikir hipotetis, yakni berpikir mengenai sesuatu khususnya dalam hal pemecahan masalah dengan menggunakan anggapan dasar yang relevan dengan lingkungan yang ia respons. Selanjutnya, dengan kapasitas menggunakan prinsip-prinsip abstrak, remaja tersebut akan mampu mempelajari materi-materi pelajaran yang abstrak, misalnya ilmu tauhid, ilmu matematika dan ilmu-ilmu abstrak lainnya dengan luas dan mendalam.

Sebagai bukti bahwa seorang remaja pelajar telah memiliki kedewasaan berpikir, dapat dicontohkan ketika ia menggunakan pikiran hipotesisnya sewaktu mendengar pernyataan seorang kawannya, seperti: “Kemarin seorang penggali peninggalan purbakala menemukan kerangka manusia berkepala domba dan berkaki empat yang telah berusia sejuta tahun”. Apa yang salah dalam pernyataan ini? Remaja pelajar tadi, setelah berpikir sejenak dengan serta-merta berkomentar: “Omong kosong!” Ungkapan “omong kosong” ini merupakan hasil berpikir hipotetis remaja pelajar tersebut, karena mustahil ada manusia berkepala domba dan berkaki empat betapapun tuanya umur kerangka yang ditemukan penggali benda purbakala itu (Syah, 2008: 33).

  1. 3.      Mengenal siswa secara perorangan

Para siswa berasal dari lingkungan keluarga yang bervariasi dan memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif Dan Efektif perbedaan individual perlu diperhatikan dan harus tecermin dalam kegiatan pembelajaran. Semua siswa dalam kelas tidak selalu mengerjakan kegiatan yang sama, melainkan berbeda sesuai dengan kecepatan belajarnya. Siswa yang memiliki kemampuan lebih dapat dimanfaatkan untuk membantu temannya yang lemah dengan cara ”tutor sebaya”. Dengan mengenal kemampuan siswa, apabila ia mendapat kesulitan kita dapat membantunya sehingga belajar siswa tersebut menjadi optimal.

  1. 4.      Memanfaatkan perilaku siswa dalam  pengorganisasian belajar

Sebagai makhluk sosial, anak sejak kecil secara alami bermain berpasangan atau berkelompok dalam bermain. Perilaku ini dapat dimanfaatkan dalam pengorganisasian belajar. Dalam melakukan tugas atau membahas sesuatu, siswa dapat bekerja berpasangan atau dalam kelompok. Berdasarkan pengalaman, siswa akan menyelesaikan tugas dengan baik apabila mereka duduk berkelompok. Duduk seperti ini memudahkan mereka untuk berinteraksi dan bertukar pikiran. Namun demikian, siswa perlu juga menyelesaikan tugas secara perorangan agar bakat individunya berkembang.

  1. 5.      Mengembangkan kemampuan berpikir kritis, kreatif, dan kemampuan  memecahkan masalah

Pada dasarnya belajar yang baik adalah memecahkan masalah karena dalam belajar sesungguhnya kita menghadapkan siswa pada masalah. Hal ini memerlukan kemampuan berpikir kritis dan kreatif. Kritis untuk menganalisis masalah dan kreatif untuk melahirkan alternatif pemecahan masalah. Berpikir kritis dan kreatif berasal dari rasa ingin tahu dan imajinasi yang keduanya ada pada diri anak sejak lahir. Oleh karena itu, tugas guru adalah mengembangkannya, antara lain dengan sering memberikan tugas atau mengajukan pertanyaan terbuka dan memungkinkan siswa berpikir mencari alasan dan membuat analisis yang kritis. Pertanyaan dengan kata-kata ”Mengapa?”, ”Bagaimana kalau…” dan “Apa yang terjadi jika…” lebih baik daripada pertanyaan dengan kata-kata yang hanya berbunyi “Apa?”, ”Di mana?”.

  1. 6.      Mengembangkan ruang kelas sebagai  lingkungan belajar  yang menarik

Ruang kelas yang menarik merupakan hal yang sangat disarankan dalam Pembelajaran. Hasil pekerjaan siswa sebaiknya dipajangkan untuk memenuhi ruang kelas. Selain itu, hasil pekerjaan yang dipajangkan diharapkan memotivasi siswa untuk bekerja lebih baik dan menimbulkan inspirasi bagi siswa lain. Materi yang dipajangkan dapat berupa hasil kerja perorangan, pasangan, atau kelompok. Pajangan dapat berupa gambar, peta, diagram, model, benda asli, puisi, karangan, dan sebagainya. Ruang kelas yang penuh dengan pajangan hasil pekerjaan siswa, dan ditata dengan baik, dapat membantu guru dalam kegiatan pembelajaran karena dapat dijadikan rujukan ketika membahas sebuah masalah.

  1. 7.      Memanfaatkan lingkungan sebagai sumber belajar

Lingkungan (fisik, sosial, dan budaya) merupakan sumber yang sarat dengan bahan belajar siswa. Lingkungan dapat berperan sebagai media belajar dan objek kajian (sumber belajar). Penggunaan lingkungan sebagai sumber belajar sering membuat siswa merasa senang dalam belajar. Belajar dengan menggunakan lingkungan tidak selalu harus di luar kelas. Bahan dari lingkungan dapat dibawa ke ruang kelas untuk menghemat biaya dan waktu. Pemanfaatan lingkungan dapat mengembangkan sejumlah keterampilan seperti mengamati (dengan seluruh indera), mencatat, merumuskan pertanyaan, berhipotesis, mengklasifikasi, membuat tulisan, dan membuat gambar / diagram.

  1. 8.      Memberikan umpan balik yang baik untuk meningkatkan  kegiatan belajar

Mutu hasil belajar akan meningkat apabila terjadi interaksi dalam belajar. Pemberian umpan balik (feedback) dari guru kepada siswa merupakan salah satu bentuk interaksi antara guru dan siswa. Umpan balik hendaknya lebih banyak mengungkapkan kekuatan daripada kelemahan siswa. Selain itu, cara memberikan umpan balik pun harus secara santun. Hal ini dimaksudkan agar siswa lebih percaya diri dalam menghadapi tugas-tugas belajar selanjutnya. Guru harus konsisten memeriksa hasil pekerjaan siswa dan memberikan komentar dan catatan. Catatan guru berkaitan dengan pekerjaan siswa lebih bermakna bagi pengembangan diri siswa daripada hanya sekedar angka.

  1. 9.      Membedakan antara aktif fisik dengan aktif mental

Banyak guru yang cepat merasa puas saat menyaksikan para siswa sibuk bekerja dan bergerak, apalagi jika bangku diatur berkelompok dan para siswa duduk berhadapan. Situasi yang mencerminkan aktifitas fisik seperti ini bukan ciri berlangsungnya pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan efektif yang sebenarnya, karena aktif secara mental (mentally active) lebih berarti daripada aktif secara fisik (phisically active). Sering bertanya, mempertanyakan gagasan orang lain, dan mengungkapkan gagasan merupakan tanda-tanda aktif secara mental. Syarat berkembangnya aktif  mental adalah tumbuhnya perasaan tidak takut, seperti: takut ditertawakan, takut disepelekan, dan takut dimarahi jika salah. Oleh karena itu, guru hendaknya menghilangkan penyebab rasa takut tersebut, baik yang muncul dari temannya maupun dari guru itu sendiri. Berkembangnya rasa takut sangat bertentangan dengan prinsip pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, dan efektif.

Perencanaan Proses Pembelajaran

            Perencanaan proses pembelajaran meliputi silabus dan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang memuat identitas mata pelajaran, standar kompetensi (SK), kompetensi dasar (KD), indikator pencapaian kompetensi, tujuan pembelajaran, materi ajar, alokasi waktu, metode pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian hasil belajar, dan sumber belajar.

a.  Silabus

Silabus sebagai acuan untuk pengembangan RPP memuat identitas mata pelajaran atau tema pelajaran, SK, KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, indikator pencapaian kompetensi, penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh satuan pendidikan berdasarkan Standar Isi (SI) dan Standar Kompetensi Lulusan (SKL), serta panduan penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP). Dalam pelaksanaannya, pengembangan silabus dapat dilakukan oleh para guru secara mandiri atau berkelompok dalam sebuah sekolah/ madrasah atau beberapa sekolah, kelompok Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Pusat Kegiatan Guru (PKG), dan Dinas Pendidikan. Pengembangan silabus disusun di bawah supervisi dinas kabupaten/kota yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SD dan SMP, dan dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan untuk SMA dan SMK, serta departemen yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama untuk Ml, MTs, MA, dan MAK.

b.  Rencana Pelaksanaan Pembelajaran

RPP dijabarkan dari silabus untuk mengarahkan kegiatan belajar peserta didik dalam upaya mencapai KD. Setiap guru pada satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP secara lengkap dan sistematis agar pembelajaran berlangsung secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

RPP disusun untuk setiap KD yang dapat dilaksanakan dalam satu kali pertemuan atau lebih. Guru merancang penggalan RPP untuk setiap pertemuan yang disesuaikan dengan penjadwalan di satuan pendidikan.

c. Persiapan pra Pembelajaran yang dilakukan guru:

  1. Pengelolaan kelas; mengatur tata letak kelas yang sesuai kebutuhan .  Contoh apabila kegiatan pembelajaran adalah kerja kelompok, tentunya tata letak ruang kelas tradisional ( meja dan kursi berderet ke belakang) kurang cocok digunakan untuk kegiatan ini.
  2. Menyediakan papan display sebagai tempat memajang hasil karya siswa.
  3. Melengkapi pojok baca dengan berbagai sumber belajar yang dibutuhkan siswa terutama yang berhubungan dengan materi pembelajaran. Sumber belajar itu dapat berupa ensiklopedia, artikel koran/majalah, artikel di wikipedia, gambar dsb. Penyediaan sumber belajar ini dimaksudkan agar siswa secara aktif dan kreatif menggali informasi secara mandiri , mengolah data kemudian menyuguhkannya ke dalambentuk informasi sebagai sebuah hasil karya siswa
  4. membaca buku-buku referensi yang mendukung  proses pembelajaran. Contoh dalam RPP , guru hendak mencoba keberhasilan teknik mind mapping dalam meningkatkan kemampuan menulis siswa–> guru membaca buku mind map (Tony Buzan) yang mengupas teknik ini.
  5. Mencari ide- ide  atau menciptakan sendiri energizer, ice breaker atau appersepsi yang dapat menyulut energi belajar siswa. Contoh menciptakan lagu kelas, tepuk berirama tertentu, menyanyikan lagu yang ada hubungannya dengan bahan ajar dst

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

            Dalam penyusunan RPP banyak teman-teman mengalami kesulitan khususnya menentukan langkah-langkah dalam pelaksanaan pembelajaran, terkhusus lagi pada kegiatan intinya, apalagi sekarang ada suatu kewajiban dimana kegiatan inti tersebut harus kegiatan inti yang Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Efektif. Berikut ini kami cuplik-kan point-point dalam pembelajaran Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Efektif

  1. 1.      Kegiatan pendahuluan.

 Dalam kegiatan pendahuluan, guru;

a. Menyiapkan siswa secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran.

b. Mengajukan pertanyaan yang mengaitkan pengetahuan sebelumnya dengan materi yang akan dipelajari.

c. Menjelaskan tujuan pembelajaran atau kompetensi dasar yang akan dicapai.

d. Menyampaikan cakupan materi dan penjelasan uraian kegiatan sesuai dengan silabus.

  1. 2.      Kegiatan inti (eksplorasi, elaborasi dan konfirmasi).
  2. a.      Eksplorasi

Dalam kegiatan eksplorasi, guru:

a. Melibatkan siswa mencari informasi yang luas dan dalam tentang topik/tema materi yang akan dipelajari dengan menerapkan prinsip alam takambang jadi guru dan belajar dari aneka sumber.

b. Menggunakan beragam pendekatan pembelajaran, media pembelajaran dan sumber belajar lain.

c. Memfasilitasi terjadinya interaksi antarsiswa serta antara siswa dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya.

d. Melibatkan siswa secara aktif dalam setiap kegiatan pembelajaran, dan

e. Memfasilitasi siswa melakukan percobaan di laboratorium, studio atau lapangan.

  1. b.      Elaborasi

Dalam kegiatan elaborasi, guru:

a. Membiasakan siswa membaca dan menulis yang beragam melalui tugas-tugas tertentu yang bermakna.

b. Memfasilitasi siswa melalui pemberian tugas, diskusi dan lain-lain untuk memunculkan gagasan baru baik secara lisan maupun tertulis.

c. Memberi kesempatan untuk berpikir menganalisis menyelesaikan masalah dan bertindak tanpa rasa takut.

d. Memfasilitasi siswa dalam pembelajaran kooperatif dan kolaboratif.

e. Memfasilitasi siswa berkompetisi secara sehat untuk meningkatkan prestasi belajar.

f. Memfasilitasi siswa membuat laporan eksplorasi yang dilakukan baik lisan maupun tertulis secara individual maupun kelompok.

g. Memfasilitasi siswa untuk menyajikan hasil kerja secara individual maupun kelompok.

h. Memfasilitasi siswa melakukan pameran, turnamen, festival, serta produk yang dihasilkan.

i. Memfasilitasi siswa melakukan kegiatan yang menumbuhkan kebanggaan dan rasa percaya diri siswa.

  1. c.       Konfirmasi

Dalam kegiatan konfirmasi, guru:

a. Memberikan umpan balik positif dan penguatan dalam bentuk lisan, tulisan, isyarat, maupun hadiah terhadap keberhasilan siswa.

b. Memberikan konfirmasi terhadap hasil eksplorasi dan elaborasi siswa melalui berbagai sumber.

c. Memfasilitasi siswa melakukan refleksi untuk memperoleh pengalaman belajar yang telah dilakukan.

d. Memfasilitasi siswa untuk memperoleh pengalaman yang bermakna dalam mencapai kompetensi dasar:

(1) Berfungsi sebagai narasumber dan fasilitator dalam menjawab pertanyaan siswa yang menghadapi kesulitan, dengan menggunakan bahasa yang baku dan benar.

(2) dapat Membantu menyelesaikan masalah siswa dapat melakukan pengecekan hasil eksplorasi.

(3) Memberi informasi untuk bereksplorasi lebih jauh, dan

(4) Memberikan motivasi kepada siswa yang kurang atau belum berpartisipasi aktif.

  1. 3.      Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru:

a. Bersama-sama dengan siswa dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran.

b. Melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram.

c. Memberikan umpan balik terhadap proses hasil pembelajaran.

d. Merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar siswa.

e. Menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya

Pelaksanaan Tes Individu

Setelah materi dipelajari dan dibahas secara kelom- pok, siswa diberi tes dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan belajar yang telah dicapainya. Siswa bekerja sendiri dalam tes, tidak diperkenankan bekerja sama

a. Perhitungan Skor Perkembangan Individu

Tahap ini dilakukan di luar jam pelajaran. Dalam tahap ini diperlukan adanya skor awal siswa (skor yang akan dijadikan acuan pada penentuan kemampuan akademis). Skor awal ini dapat berupa nilai yang diperoleh dari pemberian tes terlebih dahulu, misalnya berupa tes pemahaman (materi yang sudah dipelajari sebelumnya).

Penilaian kelompok berdasarkan skor perkembangan individu, sedangkan skor perkembangan tersebut tidak didasarkan pada skor mutlak siswa, tetapi berdasarkan pada seberapa jauh skor itu melampaui rata-rata skor sebelumnya. Setiap siswa dapat memberikan kontribusi poin maksimum pada kelompoknya dalam sistem skor kelompok. Siswa memperoleh skor untuk kelompoknya didasarkan pada skor kuis mereka melampaui skor awal  mereka.

Skor perkembangan individu dihitung berdasarkan selisih perolehan skor awal dengan skor tes individu (tes akhir/quiz). Berdasarkan skor awal setiap siswa memiliki kesempatan yang sama untuk memberikan sumbangan terhadap skor maksimal bagi kelompoknya. Selanjutnya pemberian skor perkembangan individu tersaji pada Tabel 1.

Tabel Pemberian Skor Perkembangan Individu

(Slavin, 1995:80)

Skor Tes Individu (Quiz)

Nilai Perkembangan

1. Lebih dari 10 poin (> 10) di bawah skor awal

2. 10 poin hingga 1 poin (10-1) di bawah skor awal

3. Skor awal sampai 10 poin (=10) di atasnya

4. Lebih dari 10 poin (> 10) di atas skor awal

5

10

20

30

 

b. Penghargaan Kelompok

Langkah ini dimaksudkan untuk memberikan penghargaan kepada kelompok yang berhasil memperoleh kenaikan skor dalam tes individu.  Kenaikan skor dihitung dari selisih antara skor dasar dengan skor tes individual. Menghitung skor yang didapat masing-masing kelompok dengan cara menjumlahkan skor yang didapat siswa di
dalam kelompok tersebut kemudian dihitung rata-ratanya. Selanjutnya berdasarkan skor rata-rata tersebut ditentukan penghargaan masing-masing kelompok.

Berdasarkan rata-rata nilai perkembangan yang diperoleh, ditetapkan tiga peringkat penghargaan kelompok, yaitu:

a)      Kelompok dengan rata-rata skor 15, diberi penghargaan sebagai kelompok Good Team ;

b)      Kelompok dengan rata-rata skor 20, diberi penghargaan sebagai kelompok Great Team;

c)      Kelompok dengan rata-rata skor 25, diberi penghargaan sebagai kelompok Super Team.

Jika x menyatakan rata-rata skor kelompok maka  x  15

Dari klasifikasi penghargaan tersebut, terlihat bahwa Super Team akan diberikan kepada kelompok yang meraih nilai tertinggi.

Penghargaan tersebut diberikan guru pada pertemuan berikutnya (di awal pertemuan), penghargaan dalam bentuk sertifikat, buku atau alat-alat tulis lainnya yang disediakan pihak sekolah. Uraian rinci mengenai perhitungan skor kelompok didasarkan pada nilai tiap skor perkembangan individu,  tersaji pada Tabel 2.

Tabel Perhitungan Skor Kelompok

Nama Kel

Nama Siswa/

Peringkat

Skor Awal

Skor (Quiz)

Nilai Perkembangan Individu

Skor Kelompok

Penghargaan

Kelompok

A

A-1  / 1

A-2 / 16

A-3 / 17

A-4 / 32

87

73

65

49

 

83

75

67

55

10

20

20

20

70/4=17,5

Good Team

B

   B-1  / 2

B-2 / 15

B-3 / 18

B-4 / 31

83

71

63

52

84

74

66

65

20

20

20

30

90/4=22,5

Great Team

C

C-1  / 3

C-2 / 17

C-3  /19

C-4 / 33

82

70

62

47

89

81

70

60

20

30

20

30

100/4=25

Super Team

 

Anggota kelompok pada periode tertentu dapat diputar, sehingga dalam satu satuan waktu pembelajaran anggota kelompok dapat diputar 2-3 kali putaran. Hal ini dimaksudkan untuk meningkatkan dinamika kelompok di antara anggota kelompok dalam kelompok tersebut. Di akhir tatap muka guru memberikan kesimpulan terhadap materi yang telah dibahas pada pertemuan itu, sehingga terdapat kesamaan pemahaman pada semua siswa.

Kesimpulan

   Mengapa pendekatan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Efektif perlu diterapkan? Sekurang-kurangnya ada dua alasan perlunya pendekatan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Efektif diterapkan di sekolah/madrasah kita, yakni:

a. Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Efektif lebih memungkinkan perserta didik dan guru sama-sama aktif terlibat dalam pembelajaran. Selama ini kita lebih banyak mengenal pendekatan pembelajaran konvensional. Hanya guru yang aktif (monologis), sementara para siswanya pasif, sehingga pembelajaran menjemukan, tidak menarik, tidak menyenangkan, bahkan kadang-kadang menakutkan siswa.

b. Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Efektif lebih memungkinkan guru dan siswa berbuat kreatif bersama. Guru mengupayakan segala cara secara kreatif untuk melibatkan semua siswa dalam proses pembelajaran. Sementara itu, peserta didik juga didorong agar  kreatif dalam berinteraksi dengan sesama teman, guru, materi pelajaran dan segala alat bantu belajar, sehingga hasil pembelajaran dapat meningkat.

Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Efektif Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Efektif dilandasi oleh falsafah konstruktivisme yang menekankan agar peserta didik mampu mengintegrasikan gagasan baru dengan gagasan atau pengetahuan awal yang telah dimilikinya, sehingga mereka mampu membangun makna bagi fenomena yang berbeda. Falsafah pragmatisme yang berorientasi pada tercapainya tujuan secara mudah dan langsung juga menjadi landasan Pembelajaran Aktif, Inovatif, Kreatif dan Efektif, sehingga dalam pembelajaran peserta didik selalu menjadi subjek aktif sedangkan guru menjadi fasilitator dan pembimbing belajar mereka.

DAFTAR PUSTAKA

–       Arends,S. 1997. Classroom Instruction and Management. New York: McGraw Hill.

–       Depdiknas. 2005. Paket Pelatihan Awal untuk Sekolah dan   Masyarakat. Menciptakan Masyarakat Peduli Pendidik- an Anak. Program Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Ditjen Dikdasmen–Depdiknas.

–          _________. 2005. Standar Nasional Pendidikan. Jakarta: Depdiknas.

–          Setiawan. 2004. Strategi Pembelajaran Matematika yang Aktif, Kreatif, Efektif, dan Menyenangkan (PAKEM). Makalah disampaikan pada Diklat Instruktur Pengem- bang Matematika SMA Jenjang Dasar. Di PPPG Mate- matika Yogyakarta pada tanggal 6 – 19 Agustus 2004.

–          Syah, Muhibbin. 2006. Islamic English: A Competency-based Reading Comprehension. Cetakan ke-2. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

–          ____________. 2008. Psikologi Pendidikan dengan Pendekatan Baru. Cetakan ke-14 (Edisi revisi). Bandung: PT Remaja Rosdakarya.

–          ____________. 2008. Psikologi Belajar. Cetakan ke-8. Jakarta: PT Rajawali Pers.

–          Taslimuharrom. 2008. Metodologi PAKEM. Artikel Pendidikan [On-line] htttp://id.wordpress.com/tag/artikel-pendidikan /  di akses tanggal 15 April 2008.

–          Warta MBS UNICEF. 2006. Paket Pelatihan Program  Manajemen Berbasis Sekolah. Jakarta: Depdiknas

NILAI NILAI PENDIDIKAN

NILAI NILAI PENDIDIKAN

Moh Ridwan Derwotubun, Dr. H. Agus Krisno B, M.Kes

Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Tlogomas 246 Malang Telp 464318

 

ABSTRAK

Secara substansial, Nilai-nilai pendidikan berorientasi pada pentingnya siswa memiliki sikap dan perilaku positif terhadap diri dan orang lain. Terkait dengan itu maka guru perlu mengenal berbagai pendekatan nilai, di antaranya: pendekatan penanaman nilai, pendekatan perkembangan kognitif, pendekatan analisis nilai, pendekatan klarifikasi nilai, dan pendekatan pembelajaran berbuat. Kelima pendekatan tersebut dapat diterapkan sesuai dengan situasi dan kondisi siswa sehingga dimungkinkan guru dapat menerapkan pendekatan secara kolaboratif. Penerapan nilai-nilai pendidikan perlu dilakukan secara holistic dan didisain dalam proses pembelajaran yang menyenangkan

Keyword :Nilai-nilai Pendidikan, Estetika, Moral, Sosial.

 


PENDAHULUAN

Nilai-nilai Pendidikan memiliki esensi dan makna yang sama dengan pendidikan moral dan pendidikan akhlak. Tujuannya adalah membentuk pribadi anak, supaya menjadi manusia yang baik, warga masyarakat, dan warga negara yang baik.Adapun kriteria manusia yang baik, warga masyarakat yang baik, dan warga negara yang baik bagi suatu masyarakat atau bangsa, secara umum adalah nilai-nilai sosial tertentu, yang banyak dipengaruhi oleh budaya masyarakat dan bangsanya.Oleh karena itu, hakikat dari nilai-nilai pendidikan dalam konteks pendidikan di Indonesia adalah pedidikan nilai, yakni pendidikan nilai-nilai luhur yang bersumber dari budaya bangsa Indonesia sendiri, dalam rangka membina kepribadian generasi muda.

Dewasa ini banyak pihak menuntut peningkatan intensitas dan kualitas pelaksanaan Nilai-nilai Pendidikan pada lembaga pendidikan formal.Tuntutan tersebut didasarkan pada fenomena sosial yang berkembang, yakni meningkatnya kenakalan remaja dalam masyarakat, seperti perkelahian masal dan berbagai kasus dekadensi moral lainnya.Bahkan di kota-kota besar tertentu, seperti Jakarta, gejala tersebut telah sampai pada taraf yang sangat meresahkan.Oleh karena itu, lembaga pendidikan formal sebagai wadah resmi pembinaan generasi muda diharapkan dapat meningkatkan peranannya dalam pembentukan kepribadian siswa melalui peningkatan intensitas dan kualitas pendidikan budi pekerti.

Nilai Estetika Pendidikan

Bahasa menunjukkan cerminan pribadi seseorang. Karakter, watak, atau pribadi seseorang dapat diidentifikasi dari perkataan yang ia ucapkan. Penggunaan bahasa yang lemah lembut, sopan, santun, sistematis, teratur, jelas, dan lugas mencerminkan pribadi penuturnya berbudi. Sebaliknya, melalui penggunaan bahasa yang sarkasme, menghujat, memaki, memfitnah, mendiskreditkan, memprovokasi, mengejek, atau melecehkan, akan mencitrakan pribadi yang tak berbudi.

Bahasa memang memiliki peran sentral dalam perkembangan intelektual, sosial, dan emosional.Begitu pentingnya bahasa dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara sehingga perlu suatu kebijakan yang berimplikasi pada pembinaan dan pembelajaran di lembaga pendidikan. Salah satu bentuk pembinaan yang dianggap paling strategis adalah pembelajaran bahasa Indonesia, bahasa Sunda, bahasa Jawa, dan bahasa lainnya di sekolah. Dalam KTSP, bahasa Indonesia termasuk dalam kelompok mata pelajaran estetika. Kelompok ini juga merupakan salah satu penyangga dari kelompok agama dan akhlak mulia.Ruang lingkup akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, atau moral.

Kelompok mata pelajaran estetika sendiri bertujuan untuk meningkatkan sensitivitas, kemampuan mengekspresikan dan mengapresiasi keindahan dan harmoni.Kemampuan itu mencakup apresiasi dan ekspresi, baik dalam kehidupan individual sehingga mampu menikmati dan mesyukuri hidup, maupun dalam kehidupan kemasyarakatan sehingga mampu menciptakan kebersamaan yang harmonis.

Tujuan rumpun estetika tersebut dijabarkan dalam pembelajaran yang bertujuan agar peserta didiknya memiliki kemampuan antara lain

  1. Berkomunikasi secara efektif dan efisien sesuai dengan etika yang berlaku, baik secara lisan maupun tulis
  2. Menggunakan bahasa Indonesia untuk meningkatkan kemampuan intelektual, serta kematangan emosional dan sosial. Tujuan tersebut dilakukan dalam aspek mendengarkan, berbicara, membaca, dan menulis.

Nilai-Nilai Moral Pendidikan

Konflik batin dialami sejumlah siswa SMA beberapa menit setelah mendengarkan pelajaran tentang nilai-nilai moral.Dalam ruang kelas, guru memperkenalkan dan mengajarkan nilai saling menghargai, menghormati sesama, menghindari tindak kekerasan, hidup jujur, dan berlaku adil.

Di luar kelas, mereka menyaksikan peristiwa perendahan martabat manusia, tawuran antarrekan pelajar, pemuda mengejek pemudi yang sedang lewat, tindak kekerasan oleh preman, oknum penguasa, korupsi di depan umum (bdk. Seminar Perguruan MTB “Kecerdasan Emosional dan Penanaman Nilai-nilai Moral dalam Konteks Pembelajaran Siswa”di Pontianak, 17-18/10/ 2003).

Kontradiksi dan disintegrasi antara pendidikan nilai moral di ruang sekolah (kadang nilai ini tidak pernah ditanamkan!) dan keadaan dalam masyarakat muncul karena beberapa alasan.

            Pertama, penanaman nilai moral dalam dunia pendidikan formal umumnya masih berupa seperangkat teori mentah, terlepas dari realitas hidup masyarakat.Kurang digali akar terjadinya diskoneksitas antara penanaman nilai moral dan praksis hidup moral dalam masyarakat.

            Kedua, sebagai lembaga formal yang menyiapkan peserta didik untuk bertindak dan mentransformasi diri sesuai nilai-nilai moral, ternyata sekolah belum memiliki jaringan kerja samayang erat dengan keluarga asal peserta didik, lembaga pemerintah, nonpemerintah, dan seluruh masyarakat.

            Ketiga, adanya kesenjangan pandangan hidup antara mereka yang menjunjung tinggi dan melecehkan pesan moral dalam hidup sosial sehari-hari. Masih tumbuh subur kelompok sosial yang menghalalkan dan merestui segala cara dan jalan mencapai sasaran yang digariskan.

Nilai-nilai moral yang perlu disosialisasikan dan diterapkan di masyarakat kita dewasa ini umumnya mencakup:

Pertama, kebebasan dan otoritas:

kebebasan memiliki makna majemuk dalam proses pendidikan formal, nonformal, dan informal. Selama hayat dikandung badan, tak seorang pun memiliki kebebasan mutlak. Manusia perlu berani untuk hidup dan tampil berbeda dari yang lain tanpa melupakan prinsip hidup dalam kebersamaan. Kebebasan manusia pada hakikatnya bukan kebebasan liar, tetapi kebebasan terkontrol.Kebebasan tanpa tanggung jawab mengundang pemegang roda pemerintahan dalam republik ini untuk menyelewengkan kuasa mereka demi kepentingan terselubung mereka. Kekuasaan yang seharusnya diterapkan adalah kekuasaan nutritif yang menyejahterakan hidup rakyat banyak;

Kedua, kedisiplinan merupakan salah satu masalah akbar dalam proses membangun negara ini.

Kedisiplinan rendah! Sampah bertebaran, para pemegang kuasa menunjukkan posisi mereka dengan menggunakan “jam karet”, aturan lalu lintas tak pernah sungguh-sungguh ditaati, tidak sedikit polantas hanya duduk-duduk di bawah pondok di sudut dan mengintai pelanggar lalu lintas; kedisiplinan mengatur lalu lintas memprihatinkan; banyak oknum disiplin dalam tindak kejahatan, seperti korupsi; kedisiplinan dalam penegakan hukum positif terasa lemah sehingga kerusuhan sosial sering terulang di beberapa tempat.

Ketiga, nurani yang benar, baik, jujur, dan tak sesat berperan penting dalam proses sosialisasi nilai moral dalam negara kita.

Hati nurani perlu mendapat pembinaan terus-menerus supaya tak sesat, buta, dan bahkan mati. Para pemegang roda pemerintahan negara kita, para pendidik, peserta didik, dan seluruh anasir masyarakat seharusnya memiliki hati nurani yang terbina baik dan bukan hati nurani “liar” dan sesat. Keadaan sosial negara kita kini adalah cermin hati nurani anak-anak bangsa.Penggelapan dan permainan uang oleh pegawai-pegawai pajak, “pembobolan” uang di bank menunjukkan nurani manusia yang kian korup.

Ternyata bukan tanpa halangan untuk menjalankan pendidikan nilai-nilai moral di tengah kurikulum pendidikan formal yang terasa “mencekik”.Bagaimanakah seorang pendidik bisa menanamkan nilai moral dalam sebuah kurikulum demikian?Ada beberapa kemungkinan.Pertama, terbuka peluang bagi pendidik untuk menggali dan menanamkan nilai-nilai moral di bidang pelajaran yang dipegang selama ini.Kedua, pendidik bisa menyisipkan ajaran tentang nilai moral melalui mitos-mitos rakyat.Ketiga, kejelian/kreativitas pendidik menggali identitas nilai moral.

Jelas, penanaman nilai-nilai moral dalam dunia pendidikan formal sama sekali tak bersifat otonom, tetapi selalu terkait dunia lain di luar lingkaran dunia pendidikan formal. Lingkungan keluarga, pengusaha, RT, lurah, camat, bupati, wali kota, gubernur, penagih pajak, imigrasi, polisi, tentara, jaksa, pengadilan (negeri, tinggi), Mahkamah Agung, kabinet, dan presiden seharusnya memiliki dan menghidupi perilaku yang benar-benar mendukung proses penanaman, penerapan, dan sosialisasi nilai-nilai moral yang digalakkan para pendidik. Pemerintah dan masyarakat diharapkan menjadi sekolah yang dapat mensosialisasikan (terutama dalam arti menghidupi) pendidikan nilai-nilai moral.

Nilai Sosial Pendidikan

Beranjak dari berbagai pemahaman mengenai paradigma pengajaran, hingga saat ini saya belum ingin mengatakan pengajaran itu sebagai pendidikan, Indonesia saat ini dalam kaitannya dengan proses transformasi nilai-nilai etika lingkungan, perlu kiranya kita menengok ke dalam diri kita, mengingat kembali pengalaman-pengalaman saat kita diajar. Sejauh ini, pola pengajaran pada lembaga-lembaga pengajaran di Indonesia cenderung mengarahkan peserta ajar untuk sekadar tahu dan hapal mengenai hal-hal yang berkenaan dengan lingkungan agar hasil ujiannya baik.

Pada sebuah diskusi mengenai adaptasi perubahan iklim melalui sektor pendidikan di Bogor beberapa waktu yang lalu, seorang peserta diskusi memaparkan pengalamannya belajar di sebuah institusi perguruan tinggi yang banyak mengajarkan tentang aspek-aspek lingkungan, namun dia merasa sistem pengajaran yang diterapkan di perguruan tinggi tersebut belum, bila tidak ingin dikatakan tidak, mampu menumbuhkan dan mengembangkan kepekaan dan kesadaran peserta ajar pada lingkungan walaupun ilmu-ilmu yang diajarkan adalah ilmu-ilmu yang berkaitan dengan lingkungan. Lalu apa dan atau siapa yang salah? Objektifikasi peserta ajar, ketidakmampuan pengajar dalam mentransformasi nilai-nilai etika lingkungan, sistem pengajaran, atau kurikulumnya yang salah?

Objektifikasi peserta ajar. Hal ini dimengerti bahwa selama ini, peserta ajar adalah objek atas transfer ilmu dari subjek yang bernama pengajar. Peserta ajar ,saat ini, jarang sekali dilibatkan dalam diskusi-diskusi atau diajak berdiskusi mengenai hal-hal yang mengarah pada pengembangan kreatifitas, kekritisan, dan kesadaran peserta ajar atas contoh- contoh kasus yang, harapannya, disampaikan oleh pengajar. Pengajar seperti melakukan teater monolog di mana peserta ajar duduk termangu menonton pengajarnya bermonolog.

Ketidakmampuan pengajar dalam mentransformasikan nilai-nilai etika lingkungan. Tingkat kepakaran pengajar pada suatu bidang kadang kala membuat sang pengajar enggan untuk mentransformasikan hal-hal di luar bidang yang dikuasainya, terlebih lagi hal itu dianggap bertentangan dengan bidang yang digelutinya selama ini. Selain itu, hal tersebut pun terjadi karena sang pengajar pun belum memperoleh pengetahuan, atau belum mengaktualisasikan, nilai-nilai etika lingkungan, sehingga tentunya ia tidak mampu untuk mentransformasikan nilai-nilai etika lingkungan kepada peserta ajar.

Sistem pengajaran.Sebagaimana telah dijelaskan pada pengantar tulisan ini, sistem pengajaran di Indonesia saat ini hanya mampu membentuk peserta ajar menjadi robot-robot di mana orangtua sebagai pengendalinya dan pengajar sebagai benda yang memancarkan gelombang (kurikulum) untuk akhirnya ditangkap oleh sensor yang ada di otak peserta ajar.Akan baik kiranya bila orang tua mengarahkan anaknya untuk mengembangkan, kepekaan, kesadaran, wawasan dan kreatifitas anaknya terhadap nilai-nilai lingkungan dan didorong pula oleh pengajar dengan memberikan materi yang merangsang peserta ajarnya untuk kritis dan kreatif.Namun pada kenyataannya, saat ini hal itu masih sangatlah jarang ditemui, apalagi bila kita melihat di sekolah-sekolah maupun perguruan-perguruan tinggi negeri.

Kurikulumnya yang salah?Lancang memang bila saya memasuki wilayah yang notabene dikuasai oleh pemerintah dan lebih lancang lagi sepertinya bila saya menganggap kesalahan kurikulum ini adalah kesalahan pemerintah.Penandatanganan nota kesepahaman antara Menteri Lingkungan Hidup dengan Menteri Pendidikan Nasional tentang Pembinaan dan Pengembangan Pendidikan Lingkungan Hidup pada tanggal 3 Juni 2005 merupakan langkah awal yang baik dilakukan oleh pemerintah sebagai langkah awal terintegrasinya nilai-nilai etika lingkungan ke dalam kurikulum pendidikan nasional. Namun perlu kita ingat bahwa apapun kebijakan pemerintah yang dibuat, bila tidak diselaraskan dengan pencerabutan keadaan struktural sistem pendidikan Indonesia yang telah begitu mengakar dan sulit diubah, tidak akan mampu mengubah paradigma pendidikan Indonesia yang masih hanya mengedepankan transfer pengetahuan hingga saat ini.

Pendekatan Dalam Penanaman Nilai

Ada lima pendekatan dalam penanaman nilai, yaitu:

  1. Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach)
  2. Pendekatan perkembangan moral kognitif (cognitive moral development approach)
  3. Pendekatan analisis nilai (values analysis approach)
  4. Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach)
  5. Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach) (Superka, et. al. 1976).

1. Pendekatan Penanaman Nilai

Pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) adalah suatu pendekatan yang memberi penekanan pada penanaman nilai-nilai sosial dalam diri siswa.Pendekatan ini sebenarnya merupakan pendekatan tradisional.Banyak kritik dalam berbagai literatur barat yang ditujukan kepada pendekatan ini.Pendekatan ini dipandang indoktrinatif, tidak sesuai dengan perkembangan kehidupan demokrasi (Banks, 1985; Windmiller, 1976).Pendekatan ini dinilai mengabaikan hak anak untuk memilih nilainya sendiri secara bebas.

kehidupan manusia berbeda karena perbedaan waktu dan tempat. Kita tidak dapat meramalkan nilai yang sesuai untuk generasi yang akan datang. setiap generasi mempunyai hak untuk menentukan nilainya sendiri. Oleh karena itu, yang perlu diajarkan kepada generasi muda bukannya nilai, melainkan proses, supaya mereka dapat menemukan nilai-nilai mereka sendiri, sesuai dengan tempat dan zamannya.

2. Pendekatan Perkembangan Kognitif

Pendekatan ini mendorong siswa untuk berpikir aktif tentang masalah-masalah moral dan dalam membuat keputusan moral.Perkembangan moral menurut pendekatan ini dilihat sebagai perkembangan tingkat berpikir dalam membuat pertimbangan moral, dari suatu tingkat yang lebih rendah menuju suatu tingkat yang lebih tinggi (Elias, 1989).

Tujuan yang ingin dicapai oleh pendekatan ini ada dua hal yang utama.Pertama, membantu siswa dalam membuat pertimbangan moral yang lebih kompleks berdasarkan kepada nilai yang lebih tinggi.Kedua, mendorong siswa untuk mendiskusikan alasan-alasannya ketika memilih nilai dan posisinya dalam suatu masalah moral (Superka, et. al., 1976; Banks, 1985).

Pendekatan perkembangan kognitif pertama kali dikemukakan oleh Dewey (Kohlberg 1971, 1977).Dewey membagi perkembangan moral anak menjadi tiga tahap (level) sebagai berikut:

  1. Tahap “premoral” atau “preconventional”. Dalam tahap ini tingkah laku seseorang didorong oleh desakan yang bersifat fisikal atau social.
  2. Tahap “conventional”. Dalam tahap ini seseorang mulai menerima nilai dengan sedikit kritis, berdasarkan kepada kriteria kelompoknya.
  3. Tahap “autonomous”. Dalam tahap ini seseorang berbuat atau bertingkah laku sesuai dengan akal pikiran dan pertimbangan dirinya sendiri, tidak sepenuhnya menerima kriteria kelompoknya.

3. Pendekatan analisis nilai

            Pendekatan analisis nilai (values analysis approach) memberikan penekanan pada perkembangan kemampuan siswa untuk berpikir logis, dengan cara menganalisis masalah yang berhubungan dengan nilai-nilai sosial. Jika dibandingkan dengan pendekatan perkembangan kognitif, salah satu perbedaan penting antara keduanya bahwa pendekatan analisis nilai lebih menekankan pada pembahasan masalah-masalah yang memuat nilai-nilai sosial.Adapun pendekatan perkembangan kognitif memberi penekanan pada dilema moral yang bersifat perseorangan.

4. Pendekatan Klarifikasi Nilai

Pendekatan klarifikasi nilai (values clarification approach) memberi penekanan pada usaha membantu siswa dalam mengkaji perasaan dan perbuatannya sendiri, untuk meningkatkan kesadaran mereka tentang nilai-nilai mereka sendiri.Pendekatan ini memberi penekanan pada nilai yang sesungguhnya dimiliki oleh seseorang.Bagi penganut pendekatan ini, nilai bersifat subjektif, ditentukan oleh seseorang berdasarkan kepada berbagai latar belakang pengalamannya sendiri, tidak ditentukan oleh faktor luar, seperti agama, masyarakat, dan sebagainya.Oleh karena itu, bagi penganut pendekatan ini isi nilai tidak terlalu penting. Hal yang sangat dipentingkan dalam program pendidikan adalah mengembangkan keterampilan siswa dalam melakukan proses menilai. Ada tiga proses klarifikasi nilai menurut pendekatan ini.

5. Pendekatan Pembelajaran Berbuat

Pendekatan pembelajaran berbuat (action learning approach) memberi penekanan pada usaha memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan perbuatan-perbuatan moral, baik secara perseorangan maupun secara bersama-sama dalam suatu kelompok.

Menurut Elias (1989), Hersh, et. al., (1980) dan Superka, et. al. (1976), pendekatan pembelajaran berbuat diprakarsai oleh Newmann, dengan memberikan perhatian mendalam pada usaha melibatkan siswa sekolah menengah atas dalam melakukan perubahan-perubahan sosial.

Menurut Elias (1989), walaupun pendekatan ini berusaha juga untuk meningkatkan keterampilan “moral reasoning” dan dimensi afektif, namun tujuan yang paling penting adalah memberikan pengajaran kepada siswa, supaya mereka berkemampuan untuk mempengaruhi kebijakan umum sebagai warga dalam suatu masyarakat yang demokratis.

Pergeseran Nilai Pendidikan

“Tidak semua yang dapat menghitung dapat dihitung, dan tidak semua yang dapat dihitung dapat menghitung.”(Einstein)

Apa sebenarnya tujuan utama siswa sekolah menempuh ujian? mendapat kelulusan? pasti. Mendapatkan nilai yang tinggi? Tentu.Di belahan dunia manapun ketika seorang siswa menempuh ujian, 2 hal diataslah yang mereka  cari.

Tetapi adakah relevansi antara nilai dengan mutu pendidikan?Secara rasio jelas ada. Ketika seorang siswa mampu mendapatkan nilai bagus dalam ujian, dirinya akan dianggap berhasil.Setuju.Tetapi ketika seorang siswa tidak mampu  mendapatkan nilai yang bagus dan kemudian serta merta di sebut gagal, tentu hal ini tidak bisa diterima begitu saja.

Ketika pendidikan hanya sebatas ukuran numerik, maka pendidikan sudah tidak ada arti lagi.Ilmu menjadi barang mati yang tiada guna. Karena sudah menjadi barang mati maka yang ada adalah kecurangan dan kecurangan.Siswa seperti diajak berjuang  untuk mendapatkan sebuah benda yang tidak ada artinya, hingga dihalalkan segala cara  untuk meraihnya dan setelah diraih dibuang begitu.

Pendidikan adalah jiwa, pendidikan adalah norma, pendidikan adalah batu asah yang mengkilapkan mutiara bakat yang bersembunyi di dalam diri siswa. Ilmu itu yang akan mengeksistensikan dirinya sebagai anggota keluarga, warga masyarakat, warga bangsa dan dunia. Bukan sekedar deretan angka-angka mati yang tercatat dalam sertifikat kelulusan.Jauh lebih dari sekedar itu.Tubuh boleh hancur oleh kematian tetapi ilmu tidak. Ilmu tidak akan mati selama ilmu itu masih terpakai di dunia.

Seorang Thomas Alva Edison bukanlah seorang yang bernilai tinggi di sekolahnya.Pada masa kecilnya di Amerika Serikat, Edison selalu mendapat nilai buruk.Oleh karena itu ibunya memberhentikannya dari sekolah dan mengajar sendiri di rumah. Atau Albert einstein, dia tergolong sebagai siswa yang lambat di sekolahnya. Tetapi lihat, apa yang sudah mereka hasilkan? mereka ‘gagal’ di sekolah dan menjadi orang yang sangat berjasa di dunia. Sampai sekarang penemuannya terus dipakai orang.

Pergeseran nilai.Saya sebut gejala seperti ini dengan pergeseran nilai.Pergeseran nilai pendidikan dari ilmu menjadi sekedar teori dan angka.Yang para siswa kejar sekarang ini adalah angka, bukan ilmu.

Gejala pergeseran nilai seperti ini bukan hanya terjadi di Indonesia, tetapi juga di negara-negara maju seperti Jepang, Eropa atau Amerika yang notabene sudah berpengalaman mencetak ilmuwan-ilmuwan bertaraf dunia.Pergeseran nilai ini mengakibatkan guncangan yang dahsyat dalam dunia pendidikan. Materialisme adalah contoh nyata dari dampak adanya goncangan ini yang selanjutnya disusul dengan perubahan mental anak didik, semula ia berangkat dari rumah untuk mengejar ilmu berubah niat menjadi pengejar nilai. Yang berbahaya lagi hal seperti ini tidak disadarinya, bahkan oleh orang tuanya sekalipun, mungkin karena tren jaman sudah seperti itu keadaannya.Kasus-kasus depresif pembantaian pelajar di sekolah yang dilakukan oleh seorang siswa yang biasanya kemudian disusul bunuh diri si pelaku atau kasus bunuh diri pelajar-pelajar Jepang yang kian mengkhawatirkan adalah juga dampak dari goncangan karena pergeseran nilai yang sedang terjadi.

Bukannya mau menafikan peranan pendidikan sebagai unsur pencetak ilmu pengetahuan, namun ketika pergeseran-pergeseran nilai seperti ini terjadi kita wajib merasa khawatir akan dunia pendidikan kedepan. Melihat pada sisi lain dari sekolah sebagai sarana pendidikan adalah hal yang sudah saatnya harus kita lakukan sekarang saya rasa. Jangan sampai pendidikan justru menjadi tempat awal tumbuhnya nilai-nilai asusila dan kecurangan dalam diri anak.Kebesaran hati dan penanaman kepahaman yang mendalam dan kontinyu tentang ilmu kepada anak adalah suatu tindakan yang mestinya harus dilakukan orang tua terhadap anak saat ini.Jangan sampai ilmu kehilangan esensi hakikat dalam diri anak didik. Pengajar, pemerintah dan orang tua mempunyai tanggung jawab yang besar akan ini.

Implementasi Nilai-Nilai Pendidikan

Tujuan Nilai-nilai Pendidikan adalah penanaman nilai-nilai tertentu dalam diri siswa.Pengajarannya bertitik tolak dari nilai-nilai sosial tertentu, yakni nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia lainnya, yang tumbuh dan berkembangan dalam masyarakat Indonesia. Metode yang digunakan dalam pendekatan penanaman nilai antara lain: keteladanan, penguatan positif dan negatif, simulasi, permainan peranan, dan lain-lain.

Metoda yang digunakan dalam Pendekatan Perkembangan Moral Kognitif.Misalnya mengangkat dan mendiskusikan kasus atau masalah nilai-nilai pendidikan dalam masyarakat yang mengandung dilemma, untuk didiskusikan dalam kelas. Penggunaan metoda ini akan dapat menghidupkan suasana kelas. Namun berbeda dengan Pendekatan Perkembangan Moral Kognitif di mana yang memberi kebebasan penuh kepada siswa untuk berpikir dan sampai pada kesimpulan yang sesuai dengan tingkat perkembangan moral reasoning masing-masing, dalam pengajaran Pendidikan nilai-nilai siswa diarahkan sampai pada kesimpulan akhir yang sama, sesuai dengan nilai-nilai sosial tertentu, yang bersumber dari Pancasila dan budaya luhur bangsa Indonesia.

Metoda pengajaran yang digunakan Pendekatan Analisis Nilai, khususnya prosedur analisis nilai dan penyelesaian masalah yang ditawarkan, bermanfaat jua untuk diaplikasikan sebagai salah satu strategi dalam proses pengajaran nilai-nilai pendidikan. Seperti telah dijelaskan, dalam mata pelajaran ini, aspek perkembangan kognitif merupakan aspek yang dipentingkan juga, yakni untuk mendukung dan menjadi dasar bagi pengembangan sikap dan tingkah laku yang sesuai dengan nilai-nilai sosial yang ingin ditanamkan.

Metoda pengajaran yang digunakan dalam Pendekatan Klarifikasi Nilai, dengan memperhatikan faktor keadaan serta bahan pelajarannya yang relevan, dapat diaplikasikan juga dalam pengajaran nilai-nilai pendidikan.Namun demikian, penggunaannya perlu hati-hati, supaya tidak membuka kesempatan bagi siswa, untuk memilih nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai masyarakatnya, terutama nilai-nilai Agama dan nilai-nilai Pancasila yang ingin dibudayakan dan ditanamkan dalam diri mereka.

Metoda pengajaran yang digunakan dalam Pendekatan Pembelajaran Berbuat bermanfaat juga untuk diaplikasikan dalam pengajaran “PPKn/PLPS” di Indonesia, khususnya pada peringkat sekolah lanjutan tingkat atas.Para siswa pada peringkat ini lebih tepat untuk melakukan tugas-tugas di luar ruang kelas, yang dikembangkan untuk meningkatkan kompetensi yang berhubungan dengan lingkungan, seperti yang dituntut oleh pendekatan ini.

Kesimpulan

Berbagai nilai-nilai pendidikan yang berkembang mempunyai aspek penekanan yang berbeda, serta mempunyai kekuatan dan kelemahan yang relatif berbeda pula. Berbagai metode pendidikan dan pengajaran yang digunakan oleh berbagai pendekatan pendidikan nilai yang berkembang dapat digunakan juga dalam pelaksanaan nilai-nilai Pendidikan . Hal tersebut sejalan dengan pemberlakukan Kurikulum Berbasis Kompetensi (KBK) yang proses pembelajarannya memadukan ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Pelaksanaan program-program nilai-nilai Pendidikan perlu disertai dengan keteladanan guru, orang tua, dan orang dewasa pada umumnya.Lingkungan sosial yang kondusif bagi para siswa, baik dalam keluarga, di sekolah, dan dalam masyarakat juga memberikan kontribusi positif dalam penerapan nilai-nilai pendidikan secara holisitik.

DAFTAR PUSTAKA

–          Banks, J.A. 1985. Teaching strategies for the social studies. New York: Longman

–          Elias, J. L. 1989. Moral education: secular and religious. Florida: Robert E. Krieger Publishing.Co.,Inc.

–          Kohlberg, L. 1977. The cognitive-developmental approach to moral education. Dlm. Rogrs, D. Issues in adolescent psychology: 283-299. New Jersey: Printice Hall, Inc.

–          Superka, D,P., Ahrens, C., Hedstrom, J.E., Ford, L.J. & Johnson, P.L. 1976. Values education Sourcebook. Colorado: social Science Education Consortium, Inc.

–          http://23veranita.blogspot.com/2008/07/nilai-nilai-pendidikan

–          http://umum.kompasiana.com/2009/04/22/pergeseran-nilai-pendidikan

Mengembalikan Tonggak Pendidikan Sebagai Pembangunan Bangsa Berdasarkan Ideologi Pancasila Dan Nilai-Nilai Kultural

Mengembalikan Tonggak Pendidikan Sebagai Pembangunan Bangsa Berdasarkan Ideologi Pancasila Dan Nilai-Nilai Kultural

 

Farhan Muhtadi, Moch. Agus Krisno Budiyanto

Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Tlogomas 246 Malang Telp 464318 psw 120, email: aguskrisno@yahoo.co.id,

 

Abstract

Pancasila education is essentially a self-conscious effort of a society and the government of a country to ensure the survival of his nation, as communities, nations and countries that are useful and meaningful and able to anticipate their future could ever changing and always tied to the context of the dynamics of culture, nation, state and international relations.
As a truth that no human being living in a society that is not based on cultural values that society recognized. Cultural values were used as the basis for giving meaning to the concept and meaning in communication between members of these communities. Such a position of cultural importance in public life requires a source of cultural values in the education of the nation.

Educational reform that basically has the goal of education can be run moreeffectively and efficiently to achieve the educational goals of Indonesia’s national ideology of Pancasilaand to restore the cultural values in education.

KeyWords: Pancasila, cultural values, educational reform

Abstrak

            Pada hakikatnya pendidikan pancasila adalah upaya sadar diri suatu masyarakat dan pemerintahan suatu negara untuk menjamin kelangsungan hidup bangsanya, selaku  masyarakat, bangsa dan negara  yang  berguna dan bermakna serta mampu mengantisipasi masa depan mereka yang senantiasa bisa berubah dan selalu terikat dengan konteks dinamika budaya, bangsa, negara dan hubungan internasionalnya.

Sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antar anggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan bangsa.

Reformasi pendidikan pada dasarnya mempunyai tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efesien  untuk mencapai tujuan  pendidikan nasional Indonesia dengan mengembalikan ideologi pancasila dan nilai-nilai kultural dalam dunia pendidikan.


Pendahuluan

Pendidikan adalah usaha sadar untuk menyiapkan peserta didik melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, dan atau latihan bagi peranannya di masa yang akan datang.

Menurut Ki Hajar Dewantara (Bapak Pendidikan Nasional Indonesia) menjelaskan tentang pengertianpendidikan yaitu: Pendidikan yaitu tuntutan di dalam hidup tumbuhnya anak-anak, adapun maksudnya, pendidikan yaitu menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagiaan setinggi-tingginya.

Menurut UU No. 20 tahun 2003 Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara.

Tujuan pendidikan adalah menciptakan seseorang yang berkualitas dan berkarakter sehingga memiliki pandangan yang luas kedepan untuk mencapai suatu cita- cita yang di harapkan dan mampu beradaptasi secara cepat dan tepat di dalam berbagai lingkungan. Karena pendidikan itu sendiri memotivasi diri kita untuk lebih baik dalam segala aspek kehidupan.

Bangsa yang hebat adalah bangsa yang memiliki kualitas sumber daya manusia yang cerdas dan memiliki daya saing yang tinggi. Pendidikan merupakan salah satu elemen yang sangat penting dalam mendukung pemerintah untuk mewujudkan cita-cita tersebut. Hal ini dapat kita lihat dari realitas yang berkembang sekarang ini bahwa pendidikan seseorang sangat berpengaruh terhadap daya pikir dan tingkat kesejehteraan seseorang. Tetapi yang membuat kita bertanya-tanya sudahkah seluruh rakyat bangsa ini memeperoleh pendidikan yang layak ?

Pendidikan sekarang ini hanya dimanfaatkan oknum-oknum yang hanya ingin mencari kekuasaan bahkan pendidikan dicampur adukan dengan dunia politik. Hal ini sudah tidak wajar karena sudah melenceng jauh dari cita-cita awal pendidikan bangsa ini yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa bukan malah menyengsarakan dan membodohi rakyat.

Pendidikan menjadi lahan subur bagi mereka yang tidak punya hati nurani hanya untuk memperkaya diri mereka sendiri tanpa belas kasihan melihat anak-anak terlantar, anak-anak jalanan, pengamen yang harusnya memiliki hak untuk mendapatkan pendidikan yang layak bukan di usia yang masih belia dan produktif ini harus mencari uang hanya untuk sesuap nasi. Padahal, dalam benak mereka pasti memiliki keinginan yang besar untuk bisa memperoleh pendidikan yang layak. Apakah ini cerminan keadilan pendidikan di Negeri Indonesia ?

Pendidikan merupakan pilar atau sentral utama berdirinya suatu negara atau bangsa yang mana kualitas sumber daya manusia suatu negara akan lebih maju dan lebih eksis di mata dunia. Keberhasilan pembangunan suatu Negara ditentukan oleh keberadaan sumber daya manusia yang berkualitas, yang dihasilkan antara lain juga melewati pendidikan yang berkualitas. Tetapi di Indonesia ini masih banyak masyarakat yang terlantar mendapatkan pendidikan, Dinas pendidikan Menengah Tinggi mencatat, angka putus sekolah mencapai 8.233 anak, berdasarkan hasil obesrvasi langsung seperti dijalanan, terminal bus kota, serta pusat-pusat pertokoan.

Reformasi Pembangunan Bidang Pendidikan

Reformasi merupakan istilah yang amat populer pada masa krisis ini dan menjadi kata kunci dalam membenahi seluruh tatanan hidup berbangsa dan bernegara di tanah air tercinta ini, termasuk reformasi di bidang pendidikan [Suyanto dan Hisyam, 2000:1]. Pada era reformasi ini, masyarakat Indonesia ingin mewujudkan perubahan dalam semua aspek kehidupan.

Pembangunan merupakan suatu proses berkelanjutan mencakup seluruh  aspek kehidupan manusia termasuk aspek sosial, ekonomi, budaya politik dan  lainya. tujuannya untuk mrningkatkan dan kemakmuran bangsa.

Dalam perjalanan prosses pembangunan ekonomi membutuhkan sember daya pendidikan yang berkualitas tinggi, Oleh karena itu diputuskan untuk mengadakan pembaharuan secara menyeluruh terhadap pranan pendidikan. tapi sejauh ini usaha yang mengarah kesitu belum mencapai target yang diinginkan.

Sebab  belum seimbangnya pranan pendidikan Indonesia dalam proses pembangunan bangsa adalah  karena penentu kebijakan dalam hal ini pemerintah masih belum menyatu dalam hal ini pemerintah masih belum menyatu dalam mewujudkan peranan pendidikan yang dapat mendongkrak kemajuan pembangunan ekonomi bangsa.

Problem-problem pendidikan kita semakin kompleks dan semakin sarat dengan tantangan. Kebijakan dan program-program pemerintah untuk meningkatkan mutu pendidikan, nampak tidak memberi jawaban  solusi terhadap permasalahan-permasalahan pendidikan yang berkembang.

Dibutuhkan reformasi pendidikan untuk dapat membaharui semua sistem pendidikan dan peranannya terhadap pembangunan bangsa ini. Waktu yang diperlukan tidaklah singkat.

Perlu pengorbanan dan kesediaan dari semua pihak yang terkait, seperti pemerintah, instasi pendidikan, kementrian pendidikan  dan pelaksana pendidikan Indonesia. Reformasi pendidikan juga harus memberikan peluang bagi siapapun untuk mengembangkan langkah-langkah atau cara baru dalam meningkatkan kualitas pendidikan.

Reformasi pendidikan pada dasarnya mempunyai tujuan agar pendidikan dapat berjalan lebih efektif dan efesien  untuk mencapai tujuan  pendidikan nasional Indonesia dengan mengembalikanideologi pancasila dan nilai-nilai kultural dalam dunia pendidikan.

Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan Bidang Pendidikan

Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang pendidikanmerupakan jati diri bangsa. Pengaruh pancasila terhadap bangsa dan Negara Indonesia sangatlah besar, baik di bidang pertahanan,kebudayaan,pendidikan maupun yang lainnya. namun dalam hal ini seiring berkembangnya zaman, makna atau revitalisasinya dalam berbagai bidang mulai luntur karena beberapa faktor. Namun kembali lagi bahwa pancasila mengandung nilai-nilai luhur yang begitu penting untuk menunjang  keberlangsungan pembangunan bangsa ini, maka alangkah lebih baiknya jika kita menggali kembali makna pancasila yang sempat terpinggirkan dan seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah  masa  lalu yang tak lagi relevan. Dan bersama-sama mengevaluasinya karena langkah kecil ini untuk perubahan yang lebih besar.

Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan.Menurut Thomas Kuhn, Orang yang pertama kali mengemukakan istilah tersebut menyatakan bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma. Paradigma adalah pandangan mendasar dari para ilmuwan tentang apa yang menjadi pokok persoalan suatu cabang ilmu pengetahuan. Kemudian dalam hal ini pancasila sebagai paradigma pembangunan dalam bidang pendidikan artinya bahwa pancasila sebagai pandangan mendasar tentang pokok suatu persoalan dalam hal ini bidang pendidikan.

Pada hakikatnya pendidikan adalah usaha sadar untuk  mengembangkan kepribadian dan kemampuan /keahlian dalam kesatuan organis harmonis dinamis, di dalam dan di luar sekolah dan berlangsung seumur hidup. Berdasarkan UU no. 20 tahun 2003, tentang sistem pendidikan nasional, pasal 2 menyatakan bahwa “ Pendidikan Nasional Berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 ”. Jadi antara pancasila dan pendidikan saling mendukung sehingga tiada Pancasila tanpa sikap kritis penididikan  dan tiada penididikan  tanpa didasari maupun diarahkan oleh nilai-nilai luhur pancasila.

Pancasila sebagai paradigma pembangunan bidang pendidikan ini sangat relevan dengan kondisi kita dewasa ini, dimana di tengah-tengah dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, kita merasakan bahwa pancasila semakin terpinggirkan, pancasila seolah-olah tenggelam dalam pusaran sejarah masa lalu yang tak lagi relevan dengan dialektika reformasi, pancasila seolah hilang dari memori kolektif bangsa, pancasila semakin jarang diucapkan, dikutip, dan apalagi diterapkan, baik dalam konteks ketata negaraan, kebangsaan maupun kemasyarakatan, sehingga dengan demikian, sangat jauh dari konteks pembentukan karakter bangsa. padahal pendidikan  pancasila itu sendiri sangat berperan besar bagi kehidupan kita. Misal bagi mahasiswa dengan adanya pendidikan pancasila di jenjang perguruan tinggi, dapat membantu mahasiswa dalam memahami dan menghayati nilai-nilai dalam pancasila sehingga dapat mendorong diri untuk dapat mewujudkan nilai-nilai tersebut ke dalam sendi-sendi kehidupan. Selain itu dapat membangkitkan kembali semangat kebangsaan generasi muda dalam menghadapi pengaruh globalisasi dan mengukuhkan kesadaran bela negara. Peran-peran pancasila sebagai paradigma pembangunan di bidang pendidikan yaitu : (1) Sebagai paradigma yang kuat dalam penerapan nilai-nilai luhur di pendidikan (2) Sebagai acuan nilai-nilai budaya yg diterapkan di bidang pendidikan (3) Sebagai konteks acuan dalam proses pembentukan karakter dan lain-lain.

Dunia pendidikan merupakan media yang paling efektif dalam menanamkan dan menyebarkan nilai-nilai pendidikan. Melalui dunia pendidikan mampu menciptakan generasi-generasi penerus bangsa yang memiliki jiwa-jiwa pancasila. Sehingga mampu menerapkan nilai-nilai pancasila di segala sendi-sendi kehidupan dalam bernegara.Reaktualisasi Pancasila sebagai mata pelajaran tersendiri memang penting. Namun sasarannya tak hanya sampai pada titik itu saja. Pancasila harus mampu diaplikasikan dalam kehidupan baik itu di lingkup terkecil yaitu keluarga, kelas hingga dunia luar sehingga menjadikannya sebagai budaya. Tak hanya sekedar mata pelajaran belaka.Masalah utama agar pancasila berhasil menjadi nilai-nilai dalam budaya di sekolah adalah reaktualisasi dan revitalisasi pancasila itu sendiri.Dalam konteks ini, pendidikan formal merupakan salah satu jalur yang efektif, mengingat nilai-nilai pancasila itu secara sistematis ditanamkan melalui proses pendidikan, sejak anak usia dini  sampai pendidikan tinggi. Selain itu, penanaman nilai-nilai Pancasila juga dapat dilakukan melalui jalur pendidikan informal dan/atau non-formal, seperti Gerakan Pramuka, Karang Taruna, serta berbagai unit aktivitas minat, bakat, dan olahraga.

Penguatan kembali nilai-nilai Pancasila dalam segala sendi kehidupan perlu menjadi pemikiran utama seluruh elemen bangsa. Pendidik (guru) yg baik adalah vital bagi kemajuan dan juga keselamatan bangsa. Tidak hanya menyampaikan ide-ide,tetapi hendaknya menjadi suatu wakil dari suatu cara hidup yg kreatif, suatu simbol kedamaian dan ketenangan dalam suatu dunia yang dicemaskan dan dianiaya. Ia menjadi penjaga peradaban dan pelindung kemajuan. Keteladanan pendidik adalah suatu keniscayaan yang harus diwujudkan. Perilaku  pendidik akan lebih diikuti oleh peserta didik dari pada apa yang dikatakan guru.

Bisa karena biasa. Itu lah yang menjadi kunci utama agar nilai-nilai pancasila dapat diserap. Pancasila harus lah ditanamkan sejak dini. Caranya melalui dunia pendidikan tadi. Nilai-nilai Pancasila haruslah berada di dalam kurikulum dari sekolah dasar hingga perguruan tinggi.

Sekolah harus membudayakan nilai-nilai pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Penanaman nilai-nilai kejujuran, etika, bermusyawarah, kepedulian terhadap sesama harus ditanamkan sejak dini. Sifat-sifat tersebut akan tertanam jika dibiasakan dalam kehidupan sehari-hari agar menjadi karakter bangsa bukan dihafal semata melalui buku paket. Kemudian salah satu agenda penting dalam upaya mengatasi krisis dalam kehidupan bangsa kita adalah melalui penididikan karakter, pendidikan nilai,pendidikan akhlak,pendidikan budi pekerti.

Pendidikan Karakter berbasis Kultural

Dalam pendidikan karakter berbasis budaya, kebudayaan dimaknai sebagai sesuatu yang diwariskan atau dipelajari, kemudian meneruskan apa yang dipelajari serta mengubahnya menjadi sesuatu yang baru, itulah inti dari proses pendidikan. Apabila demikian adanya, maka tugas pendidikan sebagai misi kebudayaan harus mampu melakukan proses; pertama pewarisan kebudayaan, kedua membantu individu memilih peran sosial dan mengajari untuk melakukan peran tersebut, ketiga memadukan beragam identitas individu ke dalam lingkup kebudayaan yang lebih luas, keempat harus menjadi sumber inovasi sosial.

Tahapan tersebut  diatas, mencerminkan jalinan hubungan fungsional antara pendidikan dan kebudayaan yang mengandung dua hal utama, yaitu : Pertama, bersifat reflektif, pendidikan merupakan gambaran kebudayaan yang sedang berlangsung. Kedua, bersifat progresif, pendidikan berusaha melakukan pembaharuan, inovasi agar kebudayaan yang ada dapat mencapai kamajuan. Kedua hal ini, sejalan dengan tugas dan fungsi pendidikan adalah meneruskan atau mewariskan kebudayaan serta mengubah dan mengembangkan kebudayaan  tersebut untuk mencapai kemajuan kehidupan manusia. Disinilah letak pendidikan karakter itu dimana proses pendidikan merupakan ikhtiar pewarisan nilai-nilai yang ada kepada setiap individu sekaligus upaya inovatif dan dinamik dalam rangka memperbaharui nilai tersebut ke arah yang lebih maju lagi.

Oleh karena itu, pendidikan karakter merupakan goal ending dari sebuah proses pendidikan. Karakter adalah buah dari budi nurani. Budi nurani bersumber pada moral. Moral bersumber pada kesadaran hidup yang berpusat pada alam pikiran. Moral memberikan petunjuk, pertimbangan, dan tuntunan untuk berbuat dengan tanggung jawab sesuai dengan nilai, norma yang dipilih. Dengan demikian, mempelajari karakter tidak lepas dari mempelajari nilai, norma, dan moral.

Menurut T. Lickona (1991) pendidikan karakter dapat diartikan sebagai upaya untuk membentuk kepribadian seseorang melalui pendidikan yang hasilnya terlihat dalam tindakan nyata seseorang berupa tingkah laku yang baik, jujur, bertanggung jawab, menghormati hak orang lain, kerja keras dan sebagainya. Dalam hal ini, Russel Williams mengilustrasikan karakter ibarat “otot” dimana otot-otot karakter akan menjadi lembek apabila tidak pernah dilatih dan akan kuat dan kokoh kalau sering digunakan. Karakter ibarat seorang binaragawan (body builder) yang terus menerus berlatih untuk membentuk otot yang dikehendakinya yang kemudian praktik demikian menjadi habituasi (Megawangi, 2000). Sejatinya karakter sesuatu yang potensial dalam diri manusia, ia kemudian akan aktual dikala terus menerus dikembangkan, dilatih melalu proses pendidikan.Mengingat banyak nilai-nilai yang harus dikembangkan dalam pendidikan karakter, kita bisa mengklasifikasikan  pendidikan karakter tersebut ke dalam tiga komponen utama yaitu:

  1. Keberagamaan; terdiri dari nilai-nilai (a). Kekhusuan hubungan dengan tuhan; (b). Kepatuhan kepada agama; (c). Niat baik dan keikhlasan; (d). Perbuatan baik; (e). Pembalasan atas perbuatan baik dan buruk.
  2. Kemandirian; terdiri dari nilai-nilai (a). Harga diri; (b). Disiplin; (c). Etos kerja; (d). Rasa tanggung jawab; (e). Keberanian dan semangat; (f). Keterbukaan; (g). Pengendalian diri.
  3. Kesusilaan terdiri dari nilai-nilai (a). Cinta dan kasih sayang; (b). kebersamaan; (c). kesetiakawanan; (d). Tolong-menolong; (e). Tenggang rasa; (f). Hormat menghormati; (g). Kelayakan/ kepatuhan; (h). Rasa malu; (i). Kejujuran; (j). Pernyataan terima kasih dan permintaan maaf (rasa tahu diri). (Megawangi, 2007)

Nilai-nilai Pendidikan Kultural yang Harus Ditanamkan

Nilai-nilai yang perlu dikembangkan dalam pendidikan guna membentuk dan memperkokoh karakter bangsa diidentifikasi dari sumber-sumber berikut ini.

  1. Agama: masyarakat Indonesia adalah masyarakat beragama. Oleh karena itu, kehidupan individu, masyarakat, dan bangsa selalu didasari pada ajaran agama dan kepercayaannya. Secara politis, kehidupan kenegaraan pun didasari pada nilai-nilai yang berasal dari agama. Atas dasar pertimbangan itu, maka nilai-nilai pendidikan juga harus didasarkan pada nilai-nilai dan kaidah yang berasal dari agama.
  1. Pancasila: negara kesatuan Republik Indonesia ditegakkan atas prinsip-prinsip kehidupan kebangsaan dan kenegaraan yang disebut Pancasila. Pancasila terdapat pada Pembukaan UUD 1945 dan dijabarkan lebih lanjut dalam pasal-pasal yang terdapat dalam UUD 1945. Artinya, nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi nilai-nilai yang mengatur kehidupan politik, hukum, ekonomi, kemasyarakatan, budaya, dan seni. Dalam hal ini, pendidikan harus dapat mempersiapkan peserta didik menjadi warga negara yang lebih baik, yaitu warga negara yang memiliki kemampuan, kemauan, dan menerapkan nilai- nilai Pancasila dalam kehidupannya sebagai warga negara.
  1. Budaya: sebagai suatu kebenaran bahwa tidak ada manusia yang hidup bermasyarakat yang tidak didasari oleh nilai-nilai budaya yang diakui masyarakat itu. Nilai-nilai budaya itu dijadikan dasar dalam pemberian makna terhadap suatu konsep dan arti dalam komunikasi antaranggota masyarakat itu. Posisi budaya yang demikian penting dalam kehidupan masyarakat mengharuskan budaya menjadi sumber nilai dalam pendidikan bangsa.
  1. TujuanPendidikanNasional: sebagai rumusan kualitas pendidikan yang harus dimiliki setiap warga negara Indonesia, dikembangkan oleh berbagai satuan pendidikan di berbagai jenjang dan jalur. Tujuan pendidikan nasional memuat berbagai nilai kemanusiaan yang harus dimiliki warga negara Indonesia. Oleh karena itu, tujuan pendidikan nasional adalah sumber yang paling operasional dalam pengembangan pendidikan di lapangan.

Nilai dan Deskripsi Nilai Pendidikan Budaya dan Karakter Bangsa, seperti berikut :

1. Religius : Sikap dan perilaku yang patuh dalam melaksanakan ajaran agama yang dianutnya, toleran terhadap pelaksanaan ibadah agama lain, serta hidup rukun dengan pemeluk agama lain.

2. Jujur : Perilaku yang didasarkan pada upaya menjadikan dirinya sebagai orang yang selalu dapat dipercaya dalam perkataan, tindakan, dan pekerjaan.

3. Toleransi : Sikap dan tindakan yang menghargai perbedaan agama, suku, etnis,pendapat, sikap dan tindakan orang lain yang berbeda dari dirinya

4. Disiplin : Tindakan yang menunjukkan perilaku tertib dan patuh pada berbagai ketentuan dan peraturan.

5. Kerja Keras : Perilaku yang menunjukkan upaya sungguh-sungguh dalam mengatasi berbagai habatan belajar dan tugas serta menyelesaikan tugas dengan sebaik-baiknya

6. Kreatif : Berpikir dan melakukan sesuatu untuk menghasilkan cara atau hasil baru dari apa yang telah dimiliki

7. Mandiri : Sikap dan prilaku yang tidak mudah tergantung pada orang lain dalam menyelesaikan tugas-tugas

8. Demokratis : cara berfikir, bersikap dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban dirinya dan orang lain

9. Rasa Ingin Tahu : sikap dan tindakan yang selalu berupaya untuk mengetahui lebih mendalam dan meluas dari apa yang dipelajarinya, dilihat, dan didengar

10. Semangat Kebangsaan : cara berpikir, bertindak, dan wawasan yang menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan diri dan kelompoknya.

11. Cinta Tanah Air : Cara berfikir, bersikap dan berbuat yang menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya.

12. Menghargai Prestasi : Sikap dan tindakan yang mendorong dirinya untuk menghasilkan sesuatu yang berguna bagi masyarakat, dan mengakui dan menghormati keberhasilan orang lain.

13. Bersahabat/ Komuniktif : Tindakan yang memperlihatkan rasa senang berbicara, bergaul, dan bekerjasama dengan orang lain.

14. Cinta Damai : Sikap, perkataan dan tindakan yang menyebabkan orang lain merasa senang dan aman atas kehadiran dirinya

15. Gemar Membaca : Kebiasaan menyediakan waktu untuk membaca berbagai bacaan yang memberikan kebajikan bagi dirinya.

16. Peduli Lingkungan : Sikap dan tindakan yang selalu berupaya mencegah kerusakan pada lingkungan alam di sekitarnya, dan mengembangkan upaya-upaya untuk memperbaiki kerusakan alam yang sudah terjadi.

17. Peduli Sosial : Sikap dan tindakan yang selalu ingin memberi bantuan bagi orang lain dan masyarakat yang membutuhkan

18. Tanggung-jawab : Sikap dan perilaku seseorang dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya terhadap diri sendiri, masyarakat, lingkungan (alam, sosial dan budaya), negara dan Tuhan YME.

Implementasi Pendidikan Ideologi Pancasila Dan Nilai – Nilai Kultural Dalam Penghayatan  Dan Pengamalan Kehidupan
Pancasila yang telah diterima dan ditetapkan sebagai dasar negara seperti tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, adalah jiwa seluruh rakyat Indonesia serta merupakan kepribadian dan pandangan hidup bangsa kita, yang telah dapat mengatasi percobaan dan ujian sejarah, sehingga kita meyakini sedalam-dalamnya akan           keampuhan dan kesaktiannya.
Guna melestarikan keampuhan dan kesaktian Pancasila itu perlu diusahakan secara            nyata   dan      terus-menerus dan pengamalan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya oleh setiap warga negara Indonesia, setiap penyelenggara negara, serta setiap lembaga kenegaraan dan kemasyarakatan, baik di pusat maupun daerah. Dan lebih dari itu, kita yakin bahwa Pancasila itulah yang dapat memberi kekuatan hidup kepada bangsa Indonesia serta membimbing kita semua dalam mengejar kehidupan lahir batin yang makin baik di dalam masyarakat Indonesia yang adil dan makmur. Untuk itu Pancasila harus kita amalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari baik dalam kehidupan pribadi, bermasyarakat dan bernegara.
Pancasila menempatkan manusia dalam keluhuran harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa. Pedoman untuk menghayati dan mengamalkan Pancasila harus manusiawi, artinya merupakan pedoman yang memang mungkin dilaksanakan oleh manusia biasa. Agar Pancasila dapat diamalkan secara manusiawi, maka pedoman pengamalannya juga harusa bertolak dari kodrat manusia, khususnya dari arti dan kedudukan manusia dengan manusia          lainnya.
“Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila” dinamakan “Ekaprasetia Pancakarsa”. Ekaprasetia Pancakarsa berasal dari bahasa Sansekerta. Secara harfiah “eka” berarti satu/tunggal, “prasetia” berarti janji/tekad, “panca” berarti lima dan “karsa” berarti kehendak yang kuat. Dengan demikian “Ekaprasetia Pancakarsa” berarti tekad yang tunggal untuk melaksanakan lima kehendak dalam kelima Sila Pancasila. Dikatakan tekad yang tunggal karena tekad itu sangat kuat dan      tidak    tergoyahkan    lagi.     Ekaprasetia Pancakarsa memberi petunjuk-petunjuk nyata dan jelas wujud pengamalan kelima Sila dari Pancasila sebagai    berikut :
A. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa
1) Percaya dan takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing menurut dasar kemanusiaan yang adil dan beradab.
2) Hormat menghormati dan bekerja sama antara pemeluk agama dan penganut-penganut kepercayaan yang berbeda-beda, sehingga terbina kerukunan hidup.
3) Saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan    kepercayaannya.
4) Tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan kepada orang   lain.
B. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab
1) Mengakui persamaan derajat, hak dan kewajiban antara sesama manusia.
2) Saling mencintai sesama manusia.
3) Mengembangkan sikap tenggang rasa.
4)Tidak sewenang-wenang terhadap orang    lain.
5) Menjunjung tinggi nilai kemanusiaan.
6)Gemar          melakukan       kegiatan kemanusiaan.
7) Berani membela kebenaran dan keadilan.
8) Bangsa Indonesia merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia, karena itu dikembangkan sikap hormat menghormati dan bekerja sama dengan bangsa          lain.
C. SilaPersatuan Indonesia
1) Menempatkan persatuan, kesatuan, kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan.
2) Rela berkorban untuk kepentingan bangsa dan      negara.
3) Cinta tanah air dan bangsa.
4) Bangga sebagai Bangsa Indonesia dan ber-Tanah Air       Indonesia.
5) Memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang ber-Bhineka Tunggal  Ika.
D. Sila Kerakyatan yang dipimpin  oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan
1) Mengutamakan kepentingan negara dan    masyarakat.
2) Tidak memaksakan kehendak kepada orang          lain.
3) Mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama.
4) Musayawarah untuk mencapai mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan.
5) Dengan itikad baik dan rasa tanggung jawab menerima dan melaksanakan hasil  keputusan       musyawarah.
6) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur.
7) Keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan YME, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan.
E. Sila Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat   Indonesia
1) Mengembangkan perbuatan-perbuatan yang luhur yan mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan nilai kegotongroyongan.
2)         Bersikap          adil.
3) Menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban.
4) Menghormatsi hak-hak orang lain.
5) Suka memberi pertolongan terhadap orang            lain.
6) Menjauhi sikap pemerasan terhadap orang lain..
7) Tidak melakukan perbuatan yang merugikan         kepentingan     umum.
8)         Suka    bekerja keras.
9) Menghargai hasil karya orang lain.
10) Bersama-sama berusaha mewujudkan kemajuan yang merata dan berkeadilan sosial.

Sedangkan pada penerapan nilai-nilai kultural,pada prinsipnya pengembangan budaya dan karakter bangsa tidak dimasukkan sebagai pokok bahasan tetapi terintegrasi ke dalam mata pelajaran-mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah. Oleh karena itu,  guru dan sekolah perlu mengintegrasikan nilai-nilai yang dikembangkan dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa ke dalam Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP), Silabus dan Rencana Program Pembelajaran (RPP) yang sudah ada.

Prinsip pembelajaran yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa mengusahakan agar peserta didik mengenal dan menerima nilai-nilai budaya dan karakter bangsa sebagai milik mereka dan bertanggung jawab atas keputusan yang diambilnya melalui tahapan mengenal pilihan, menilai pilihan, menentukan pendirian, dan selanjutnya menjadikan suatu nilai sesuai dengan keyakinan diri. Dengan prinsip ini, peserta didik belajar melalui proses berpikir, bersikap, dan berbuat.Ketiga proses ini dimaksudkan untuk mengembangkan kemampuan peserta didik dalam melakukan kegiatan sosial dan mendorong peserta didik untuk melihat diri sendiri sebagai makhluk sosial.

Berikut prinsip-prinsip yang digunakan dalam pengembangan pendidikan budaya dan karakter bangsa.

1. Berkelanjutan; mengandung makna bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa merupakan sebuah proses panjang, dimulai dari awal peserta didik masuk sampai selesai dari suatu satuan pendidikan. Sejatinya, proses tersebut dimulai dari kelas 1 SD atau tahun pertama dan berlangsung paling tidak sampai kelas 9 atau kelas akhir SMP. Pendidikan budaya dan karakter bangsa di SMA adalah kelanjutan dari proses yang telah terjadi selama 9 tahun.

2. Melalui semua mata pelajaran, pengembangan diri, dan budaya sekolah; mensyaratkan bahwa proses pengembangan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui setiap mata pelajaran, dan dalam setiap kegiatan kurikuler dan ekstrakurikuler. Gambar 1 berikut ini memperlihatkan pengembangan nilai-nilai melalui jalur-jalur itu:

3. Nilai tidak diajarkan tapi dikembangkan; mengandung makna bahwa materi nilai budaya dan karakter  bangsa bukanlah bahan ajar biasa; artinya, nilai-nilai itu tidak dijadikan pokok bahasan yang dikemukakan seperti halnya ketika mengajarkan suatu konsep, teori, prosedur, ataupun fakta seperti dalam mata pelajaran agama, bahasa Indonesia, PKn, IPA, IPS, matematika, pendidikan jasmani  dan kesehatan, seni, dan ketrampilan.

Materi pelajaran biasa digunakan sebagai bahan atau media untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Oleh karena itu, guru tidak perlu mengubah pokok bahasan yang sudah ada, tetapi menggunakan materi pokok bahasan itu untuk mengembangkan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa. Juga, guru tidak harus mengembangkan proses belajar khusus untuk mengembangkan nilai. Suatu hal yang selalu harus diingat bahwa satu aktivitas belajar dapat digunakan untuk mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor.

Konsekuensi dari prinsip ini, nilai-nilai budaya dan karakter bangsa tidak ditanyakan dalam ulangan ataupun ujian. Walaupun demikian, peserta didik perlu mengetahui pengertian dari suatu nilai yang sedang mereka tumbuhkan pada diri mereka. Mereka tidak boleh berada dalam posisi tidak tahu dan tidak paham makna nilai itu.

4. Proses pendidikan dilakukan peserta didik secara aktif dan menyenangkan; prinsip ini menyatakan bahwa proses pendidikan nilai budaya dan karakter bangsa dilakukan oleh peserta didik bukan oleh guru. Guru menerapkan prinsip ”tut wuri handayani” dalam setiap perilaku yang ditunjukkan peserta didik. Prinsip ini juga menyatakan bahwa proses pendidikan dilakukan dalam suasana belajar yang menimbulkan rasa senang dan tidak indoktrinatif.

Diawali dengan perkenalan terhadap pengertian nilai yang dikembangkan maka guru menuntun peserta didik agar secara aktif. Hal ini dilakukan tanpa guru mengatakan  kepada peserta didik bahwa mereka harus aktif, tapi guru merencanakan kegiatan belajar yang menyebabkan peserta didik aktif merumuskan pertanyaan, mencari sumber informasi, dan mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data, fakta, atau nilai, menyajikan hasil rekonstruksi atau proses pengembangan nilai, menumbuhkan nilai-nilai budaya dan karakter pada diri mereka melalui berbagai kegiatan belajar yang terjadi di kelas, sekolah, dan tugas-tugas di luar sekolah.

Perencanaan dan pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan oleh kepala sekolah, guru, tenaga kependidikan (konselor) secara bersama-sama sebagai suatu komunitas pendidik dan diterapkan ke dalam kurikulum melalui hal-hal berikut ini.

1.  Program Pengembangan Diri

Dalam program pengembngan diri, perencanaan dan pelaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa dilakukan melalui pengintegrasian ke dalam kegiatan sehari-hari sekolah yaitu melalui hal-hal berikut.

a. Kegiatan rutin sekolah

Kegiatan rutin merupakan kegiatan yang dilakukan peserta didik secara terus menerus dan konsisten setiap saat. Contoh kegiatan ini adalah upacara pada hari besar kenegaraan, pemeriksaan kebersihan badan(kuku, telinga, rambut, dan lain-lain) setiap hari Senin, beribadah bersama atau shalat bersama setiap dhuhur (bagi yang beragama Islam), berdoa waktu mulai dan selesai pelajaran, mengucap salam bila bertemu guru, tenaga kependidikan, atau teman.

b. Kegiatan spontan

Kegiatan spontan yaitu kegiatan yang dilakukan secara spontan pada saat itu juga. Kegiatan ini dilakukan biasanya pada saat guru dan tenaga kependidikan yang lain mengetahui adanya perbuatan yang kurang baik dari peserta didik yang harus dikoreksi pada saat itu juga. Apabila guru mengetahui adanya perilaku dan sikap yang kurang baik maka pada saat itu juga guru harus melakukan koreksi sehingga peserta didik tidak akan melakukan tindakan yang tidak baik itu. Contoh kegiatan itu: membuang sampah tidak pada tempatnya, berteriak-teriak sehingga mengganggu pihak lain, berkelahi, memalak, berlaku tidak sopan, mencuri, berpakaian tidak senonoh.

Kegiatan spontan berlaku untuk perilaku dan sikap peserta didik yang tidak baik dan yang baik sehingga perlu dipuji, misalnya: memperoleh nilai tinggi, menolong orang lain, memperoleh prestasi dalam olah raga atau kesenian, berani menentang atau mengkoreksi perilaku teman yang tidak terpuji.

c. Keteladanan

Keteladanan adalah perilaku dan sikap guru dan tenaga kependidikan yang lain dalam memberikan contoh terhadap tindakan-tindakan yang baik sehingga diharapkan menjadi panutan bagi peserta didik untuk mencontohnya. Jika guru dan tenaga kependidikan yang lain menghendaki agar peserta didik berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa maka guru dan tenaga kependidikan yang lain adalah orang yang pertama dan utama memberikan contoh berperilaku dan bersikap sesuai dengan nilai-nilai itu. Misalnya, berpakaian rapi, datang tepat pada waktunya, bekerja keras, bertutur kata sopan, kasih sayang, perhatian terhadap peserta didik, jujur, menjaga kebersihan.

d. Pengkondisian

Untuk mendukung keterlaksanaan pendidikan budaya dan karakter bangsa maka sekolah harus dikondisikan sebagai pendukung kegiatan itu. Sekolah harus mencerminkan kehidupan nilai-nilai budaya dan karakter bangsa yang diinginkan. Misalnya, toilet yang selalu bersih, bak sampah ada di berbagai tempat dan selalu dibersihkan,sekolah terlihat rapi dan alat belajar ditempatkan teratur.

2. Budaya Sekolah

Budaya sekolah cakupannya sangat luas, umumnya mencakup ritual, harapan, hubungan, demografi, kegiatan kurikuler, kegiatan ekstrakurikuler, proses mengambil keputusan, kebijakan maupun interaksi sosial antarkomponen di sekolah. Budaya sekolah adalah suasana kehidupan sekolah tempat peserta didik berinteraksi dengan sesamanya, guru dengan guru, konselor dengan sesamanya, pegawai administrasi dengan sesamanya, dan antaranggota kelompok masyarakat sekolah.  Interaksi internal kelompok dan antarkelompok terikat oleh berbagai aturan, norma, moral serta etika bersama yang berlaku di suatu sekolah. Kepemimpinan, keteladanan, keramahan, toleransi, kerja keras, disiplin, kepedulian sosial, kepedulian lingkungan, rasa kebangsaan,  dan tanggung jawab merupakan nilai-nilai yang dikembangkan dalam budaya sekolah.

Pengembangan nilai-nilai dalam pendidikan budaya dan karakter bangsa dalam budaya sekolah mencakup kegiatan-kegiatan yang dilakukan kepala sekolah, guru, konselor, tenaga administrasi ketika berkomunikasi dengan peserta didik dan menggunakan fasilitas sekolah.

3. Pengembangan Proses Pembelajaran

Pembelajaran pendidikan budaya dan karakter bangsa menggunakan pendekatan proses belajarpeserta didik secara aktif dan berpusat pada anak; dilakukan melalui berbagai kegiatan di kelas, sekolah, dan masyarakat.

  1. Kelas, melalui proses belajar setiap mata pelajaran atau kegiatan yang dirancang sedemikian rupa. Setiap kegiatan belajar mengembangkan kemampuan dalam ranah kognitif, afektif, dan psikomotor. Oleh karena itu, tidak selalu diperlukan kegiatan belajar khusus untuk mengembangkan nilai-nilai pada pendidikan budaya dan karakter bangsa. Meskipun demikian, untuk pengembangan nilai-nilai tertentu seperti kerja keras, jujur, toleransi, disiplin, mandiri, semangat kebangsaan, cinta tanah air, dan gemar membaca dapat melalui kegiatan belajar yang biasa dilakukan guru. Untuk pegembangan beberapa nilai lain seperti peduli sosial, peduli lingkungan, rasa ingin tahu, dan kreatif memerlukan upaya pengkondisian sehingga peserta didik memiliki kesempatan untuk memunculkan perilaku yang menunjukkan nilai-nilai itu.
  2. Sekolah, melalui berbagai kegiatan sekolah yang diikuti seluruh peserta didik, guru, kepala sekolah,  dan tenaga administrasi di sekolah itu, direncanakan sejak awal tahun pelajaran, dimasukkan ke Kalender Akademik dan yang dilakukan sehari-hari sebagai bagian dari budaya sekolah. Contoh kegiatan yang dapat dimasukkan ke dalam program sekolah adalah lomba vocal group antarkelas tentang lagu-lagu bertema cinta tanah air, pagelaran seni, lomba pidato bertema budaya dan karakter bangsa, pagelaran bertema budaya dan karakter bangsa, lomba olah raga antarkelas, lomba kesenian antarkelas, pameran hasil karya peserta didik bertema budaya dan karakter bangsa, pameran foto hasil karya peserta didik bertema budaya dan karakter bangsa, lomba membuat tulisan, lomba mengarang lagu, melakukan wawancara kepada tokoh yang berkaitan dengan budaya dan karakter bangsa, mengundang berbagai narasumber untuk berdiskusi, gelar wicara, atau berceramah yang berhubungan dengan budaya dan karakter bangsa.
  3. Luar sekolah, melalui kegiatan ekstrakurikuler dan kegiatan lain yang diikuti oleh seluruh atau sebagian peserta didik, dirancang sekolah sejak awal tahun pelajaran, dan dimasukkan ke dalam Kalender Akademik. Misalnya, kunjungan ke tempat-tempat yang menumbuhkan rasa cinta terhadap  tanah air, menumbuhkan semangat kebangsaan, melakukan pengabdian masyarakat untuk menumbuhkan kepedulian dan kesetiakawanan sosial (membantu mereka yang tertimpa musibah banjir, memperbaiki atau membersihkan tempat-tempat umum, membantu membersihkan atau mengatur barang di tempat ibadah tertentu).

KESIMPULAN  

Aspek pendidikan adalah aspek terpenting dalam membentuk karakter bangsa. Dengan mengukur kualitas pendidikan, maka dapat dilihat potret bangsa indonesia sebenarnya. Sebab  pendidikanlah yang menentukan berhasil tidaknya seseorang di masa mendatang. Dengan mengamalkan pendidikan pancasila dan nilai-nilai kultural maka diharapkan akan menumbuhkan masyarakat indonesia yang tangguh dan dapat mengembalikan jati diri pendidikan bangsa indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

Muhardjo, reja. 2009. Pengantar Pendidikan. Jakarta : Raja Wali Press

Suyanto dan Djihad Hisyam. 2000. Refleksi dan Reformasi Pendidikan di Indonesia Memasuki Milenium III, Yogyakarta : Adicita Karya Nusa

Lickona, T .1991. Pendidikan, Kebudayaan, dan Masyarakat Madani Indonesia, Strategi Reformasi Pendidikan Nasional. Bandung : Remaja Rosdakarya Offset

http://www.depdiknas.go.id

http://www.meilanikasim.wordpress.com/masalah-masalah-pendidikan

http://www.anneahira.com/reformasi-pendidikan

http://www.fatamorgana.wordpress.com/pendekatan-nilai-nilai-kultural-dalam-pendidikan

http://www.edukasi.kompas.com/pendidikan-pancasila-jangan-cuma-hapalan-saja

http://www.republika.co.id/pentingnya-pancasila-dalam-pendidikan

http://www.kompas.com/landasan-pendidikan-menurut-pancasila

http://www.radarjogja.co.id /kembalikan-pendidikan-ke-khittah

http://www.nasionalisme.wordpress.com /penerapan-pancasila-dalam-kehidupan

http://www.kompas.com /nilai-budaya-dan-karakter-bangsa

“MENJERNIHKAN MAKNA PENGABDIAN DAN PROFESIONALITAS DALAM MENINGKATKAN PERAN GURU”

Moh Imam Salim, Moch. Agus Krisno Budiyanto

Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Tlogomas 246 Malang Telp 464318 psw 120, email: aguskrisno@yahoo.co.id,

 

Abstract

            Teachers are not a handyman and jobs “odd”, but an intellectual who must adjust to the situation and problems faced. If education in Indonesia is to go forward and succeed, it is the teachers, who became the tip of the spear must be really professional, both in his field of expertise [competence], in the areas of mentoring, and in his life that can be emulated by the sisiwa (Paul Suparno, 2004:vii).

Competence is important professorship Kompotensi professional competence in the field of substance or field of study, competency areas of learning, teaching methods, grading system, the value of education and guidance. Social competence, competence in the field of relationships and service, community service. Personal competencies, values competence is built through behavior that teachers do, have a personal and attractive appearance, impressive and hanging teacher and “funky.” Teachers are called to willing to learn how to teach well and good learners and are called to find ways of learning right. Let’s just say, being a teacher is not just a profession that is determined through competency testing and certification, but comes with a heart, that from the beginning they had dreams of becoming a teacher, a teacher who knew him, and a duty to humanity which is followed by an award muliah professional as well.(Sanaky, 2005).

Civil society devotion to duty was a consequence of teachers as a good citizen, including also carry out and implement what has been outlined by the state and nation through the 1945 Constitution and the Guidelines of State Policy. These three competencies that teachers must be held together in a harmonious and dynamic organic unity. A teacher not only taught in the classroom but a teacher should be able to be a catalyst, motivator and dynamic factor in the development of the place where he resides.

Key Word: professional  competence, devotion to duty.

Abstrak

            Guru bukanlah seorang tukang dan perkerjaan  ”sambilan”, tetapi seorang intelektual yang harus menyesuaikan  diri dengan situasi dan persoalan yang dihadapi. Apabila pendidikan di Indonesia ini ingin  maju dan berhasil, maka memang para guru, yang menjadi ujung tombaknya harus sungguh profesional, baik dalam bidang keahliannya [kompetensi], dalam bidang pendampingan, dan dalam kehidupannya yang dapat dicontoh oleh sisiwa. (Paul Suparno,2004:vii).

Kompetensi penting jabatan guru tersebut adalah  Kompotensi profesional,  kompetensi pada bidang substansi atau bidang studi, kompetensi bidang pembelajaran, metode pembelajaran, sistem penilaian, pendidikan nilai dan bimbingan.  Kompetensi sosial,   kompetensi pada bidang hubungan dan pelayanan, pengabdian masyarakat.   Kompetensi personal,  kompetensi nilai yang dibangun melalui perilaku yang dilakukan guru, memiliki pribadi dan penampilan yang menarik,  mengesankan serta guru yang gaul dan ”funky.”  Guru terpanggil untuk bersedia belajar bagaimana mengajar dengan baik dan menyenangkan peserta didik dan terpanggil untuk menemukan cara belajar yang tepat.  Katakan saja, menjadi guru bukan hanya suatu profesi yang ditentukan melalui uji kompentensi dan sertifikasi saja, tetapi menyangkut dengan hati, artinya sejak semula mereka sudah bercita-cita menjadi guru, guru yang mengenal dirinya, dan sebagai panggilan tugas kemanusian yang muliah yang diikuti dengan penghargaan yang profesional pula.( Sanaky,2005)

Tugas pengabdian kepada masyarakatan merupakan konsekuensi guru sebagai warga negara yang baik, termasuk turut mengemban dan melaksanakan apa yang telah digariskan oleh bangsa dan negara lewat UUD 1945 dan GBHN. Ketiga kompetensi guru itu harus dilaksanakan secara bersama-sama dalam kesatuan organis harmonis dan dinamis. Seorang guru tidak hanya mengajar di dalam kelas saja tetapi seorang guru harus mampu menjadi katalisator, motivator dan dinamisator pembangunan tempat di mana ia bertempat tinggal.


Pendahulun

Guru bukanlah seorang tukang dan perkerjaan  ”sambilan”, tetapi seorang intelektual yang harus menyesuaikan  diri dengan situasi dan persoalan yang dihadapi. Apabila pendidikan di Indonesia ini ingin  maju dan berhasil, maka memang para guru, yang menjadi ujung tombaknya harus sungguh profesional, baik dalam bidang keahliannya [kompetensi], dalam bidang pendampingan, dan dalam kehidupannya yang dapat dicontoh oleh sisiwa [Paul Suparno,2004:vii].

Guru adalah tenaga pendidik yang memberikan sejumlah ilmu pengetahuan kepada anak didik di sekolah (Saiful Bahri Djamarah, 2002). Selain memberikan sejumlah ilmu pengetahuan, guru juga bertugas menanamkan nilai-nilai dan sikap-sikap kepada anak didik agar anak didik memiliki kepribadian yang sempurna.

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikat pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional. Kompetensi dasar  yang harus dimiliki guru meliputi kompetensi  paedagogik,  kompetensi  persolan  atau  kepribadian,  kompetensi sosial,   dan kompetensi  profesional  yang diperoleh melalui pendidikan profesi [UU No.14 Th.2005:psl. 8 dan 10]. Depdiknas, [2001], merumuskan beberapa kompetensi atau kemampuan yang sesuai seperti, kompetensi kepribadian, bidang studi, dan kompetensi pada pendidikan/pengajaran [Paul Suparno, 2004:47]. Kompetensi ini, berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengajar, membimbing, dan juga memberikan teladan hidup kepada siswa.

Sejak UU guru dan Dosen ( UU No 14 th 2005) di sahkan guru  telah menjadi profesi sekaligus menjadi banyak peminat nya dari para siswa. tingkat persaingan masuk FKIP konon jauh lebih ketat dibanding masuk Kedokteran atau faklutas teknik sekalipun. Ini menunjukkan bahwa ada pergeseran paradigma yang luar biasa terhadap profesi guru. Tentu hal tersebut di sisi lain terdapat efek positif jika di kait kan dalam upaya untuk memadai kekurangan jumlah guru, dan kurang tepet jika digunakan dalam upaya meningkatkan dedikasi guru yang termasuk dari profesionalitas guru.

Melalui kebijakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sesuai UUD 1945 hasil amandemen keempat mengamanatkan alokasi dana pendidikan mencapai 20% dari APBN, sebuah nilai yang fantastis dan cukup besar. APBN 2011 mencapai 1200 Triliyun rupiah sehingga untuk dana pendidikan sekitar 240 Triliyun. Dari dana tersebut sekitar 70-80% dihabiskan untuk Dana Alokasi Umum (DAU), yang di dalamnya terdapat komponen gaji guru atau pendidik.

Paradigma baru dalam peningkatan profesionalisme guru, terutama yang berkaitan dengan (a) pengembangan standarisasi kompetensi guru, (b) pelaksanaan sertifikasi dan resertifikasi kompentensi guru, serta (c) pemberian lisensi bagi tenaga kependidikan. Terlepas dari maksud baik pemerintah (Depdiknas) untuk meningkatkan profesionalisme guru, termasuk untuk mereposisikan guru sebagai suatu profesi yang bermartabat, terdapat beberapa hal mendasar   yang harus dicermati, yaitu  (1) pengertian dan dimensi tentang profesionalisme guru dan indikator-indikatornya, (2) Konsep dan kerangka implementasi wacana program sertifikasi dan resertifikasi profesi guru. (Sudiarta, 2004)

Seiring dengan pengakuan guru sebagai profesi layaknya dokter maupun advokat maka guru dituntut profesionalitas dalam menjalankan tugasnya. Tidak ada yang salah dengan program sertifikasi yang dilakukan oleh pemerintah mengingat tujuan awalnya demi kemajuan pendidikan nasional Namun, dalam perkembangannya, sertifikasi yang dijalankan sekarang hanya Untuk mengejar kredit point belaka, guru-guru mulai berbenah dan sering antri mengikuti diklat, seminar, maupun workshop-workshop kependidikan. Sebuah kegiatan yang cukup bagus apalagi diniatkan untuk mengupgrade kompetensi dan pengalaman tetapi tidak dapat dipungkiri terbersit keinginan sebatas meningkatkan kredit point semata. Hal ini yang patut dijadikan catatan dan koreksi. Forum keilmiahan dan forum intelektual setingkat seminar maupun workshop hendaknya dijadikan wahana share pengetahuan dan pengalaman bukan ajang jual-beli sertifikat semata.

Uji Sertifikasi bagi guru mesti dipahami sebagai sebuah sarana untuk mencapai tujuan yaitu kualitas guru. Sertifikasi bukan tujuan itu sendiri. Kesadaran dan pemahaman yang benar tentang hakekat sertifikasi akan melahirkan aktivitas yang benar dan elegan, bahwa apapun yang dilakukan adalah untuk mencapai kualitas. Kalau seorang guru kembali masuk kampus untuk kualifikasi, maka proses belajar kembali mesti dimaknai dalam konteks peningkatan kualifikasi akademik yaitu mendapatkan tambahan ilmu dan ketrampilan baru, sehingga mendapatkan ijazah S1 / D4. Ijazah S1 bukan tujuan yang harus dicapai dengan segala cara, termasuk cara yang tidak benar seperti jual-beli ijazah, melainkan konsekuensi dari telah belajar dan telah mendapat tambahan ilmu dan ketrampilan baru. Demikian pula kalau guru yang mengikuti uji sertifikasi, tujuan utama bukan untuk mendapatkan tunjangan profesi, melainkan untuk dapat menunjukan bahwa yang bersangkutan telah memiliki kompetensi sebagaimana diisyaratkan dalam standard kemampuan guru. (Bahtiar, 2003)

Jika dibandingkan dengan orde sebelum reformasi tentunya terdapat banyak hal yang bertolak belakang. Masih teringat cerita Oemar Bakri menjalankan pengabdiannya sebagai seorang guru dengan penuh perjuangan dan pengorbanan di masanya. Menjadi guru tidak hanya dimaknai sebagai seorang yang bekerja mengajar tetapi lebih dalam lagi sebagai seorang pendidik. Terdapat nilai filosofis dan ibadah disana, yaitu tholabul ‘ilmi. Era sekarang, guru lebih dimaknai sebagai sebuah pekerjaan, mengajar dan kemudian mendapatkan gaji dan tunjangan di akhir bulan. Sungguh sangat ironis, mengingat sangat pentingnya peran seorang guru bagi perkembangan pendidikan nasional dan kemajuan bangsa ini.

Guru memegang peranan penting dalam proses pendidikan. Walaupun bukan merupakan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, guru tetaplah merupakan titik sentral proses pendidikan. Tanpa guru, proses pendidikan akan timpang. Guru atau pendidik dalam Pasal 1 Ayat 6 Undang-undang No. 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dinyatakan bahwa “Pendidik adalah tenaga kependidikan yang berkualifikasi sebagai guru, dosen, konselor, pamong belajar, widyaiswara, tutor, instruktur, fasilitator, dan sebutan lain yang sesuai dengan kekhususannya, serta berpartisipasi dalam menyelenggarakan pendidikan.”

Selanjutnya pada Pasal 39 ayat 2, dinyatakan bahwa: ”Pendidik merupakan tenaga profesional yang bertugas merencanakan dan melaksanakan pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan, serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, terutama bagi pendidik pada perguruan tinggi”.

Terlepas dari komparasi yang ada, profesi mulia sebagai seorang guru haruslah dimaknai lebih dari sekedar pekerjaan melainkan harus dimaknai pula sebagai sebuah pengabdian. Penghasilan yang diperoleh sebagai seorang guru mutlak dibutuhkan untuk penghidupan dan peningkatan kualitas-kuantitas kerja profesional, namun bukanlah hal yang utama yang sepantasnya kita jadikan orientasi, mendidik anak-anak bangsa menjadi lebih baik adalah tugas mulia yang kelak akan memberikan manfaatan di masa yang akan datang.

Profesionalisme Guru Antara Kualitas,  dan Pengabdian

Tugas guru erat kaitannya dengan peningkatan sumber daya manusia melalui sektor pendidikan, oleh karena itu perlu upaya-upaya untuk meningkatkan mutu guru untuk menjadi tenaga profesional. Agar peningkatan mutu pendidikan dapat berhasil. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Tilaar :“peningkatan kualitas pendidikan tergantung banyak hal, terutama mutu gurunya”1. Untuk menjadikan guru sebagai tenaga profesional maka perlu diadakan pembinaan secara terus menerus dan berkesinambungan, dan menjadikan guru sebagai tenaga kerja perlu diperhatikan, dihargai dan diakui keprofesionalannya.. Memandang guru sebagai tenaga kerja profesional maka usaha-usaha untuk membuat mereka menjadi profesional tidak semata-mata hanya meningkatkan kompetensinya baik melalui pemberian penataran, pelatihan maupun memperoleh kesempatan untuk belajar lagi namun perlu juga memperhatikan guru dari segi yang lain seperti peningkatan disiplin, pemberian motivasi, pemberian bimbingan melalui supervisi , pemberian insentif, gaji yang layak dengan keprofesionalnya sehingga memungkinkan guru menjadi puas dalam bekerja sebagai pendidik.

Indonesia memiliki jumlah guru sekitar 2,6 juta yang tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Namun hampir separo dari jumlah guru di Indonesia tidak layak mengajar. Kualifikasi dan kompetensinya tidak mencukupi untuk mengajar di sekolah. Demikian pernyataan Direktur Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan Fasli Djalal di sebuah surat kabar Nasional.

Lebih rinci disebutkan, saat ini yang tidak layak mengajar atau menjadi guru sekitar 912.505. Terdiri atas 605.217 guru SD, 167.643 guru SMP, 75.684 guru SMA, dan 63.961 guru SMK. Pernyataan ini disampaikan berkenaan dengan wacana guru profesional, guru yang kompeten sebagai syarat untuk memperoleh tunjangan profesi guru dan peningkatan kualitas pendidikan di Indonesia.

Sebelum mencicipi tunjangan sebesar satu kali gaji pokok dan tambahan tunjangan fungsional sebesar Rp 500.000 per bulan, guru mesti memenuhi berbagai persyaratan terlebih dahulu. Kualifikasi akademis minimal strata satu (S1) atau D-IV, serta harus memiliki sertifikat pendidik yang diperoleh melalui pendidikan profesi dan serangkaian uji kompetensi. Syarat tersebut tampaknya hal yang lumrah, tuntutan yang wajar bagi sebuah profesi.

Profesi guru cenderung dianggap gampang. Orang sering kali lupa bahwa guru memegang peranan penting dalam proses pendidikan. Walaupun bukan merupakan satu-satunya faktor penentu keberhasilan pendidikan, guru tetaplah merupakan titik sentral proses pendidikan. Tanpa guru, proses pendidikan akan timpang Kualifikasi akademis S1 dan sertifikat pendidik hanyalah tuntutan formal-legal yang harus dipenuhi seseorang untuk menjadi guru. Akan tetapi, kualitas guru yang sesungguhnya ditentukan oleh profesionalitas dan kecintaannya pada profesi yang digeluti, yaitu ketika mereka berada di ruang kelas bersama-sama dengan dan melayani siswa. Mengajar dan mendidik, memanusiakan manusia-manusia muda. Hal ini sesungguhnya jauh lebih sulit dipenuhi dan sekaligus menjadi tantangan yang tiada habisnya bagi seorang guru. (Sriyanto,2006)

            Sebuah reposisi guru sangat diperlukan karena perannya tidak lagi hanya sebagai pengabdi pendidikan yang dicekoki rutinitas, tapi harus menjadi pendidik murni. Profesi guru harus mendapatkan kesempatan-kesempatan yang luas untuk mengembangkan sendiri pola pembelajarannya dan meningkatkan kualitas pribadi sehingga bisa menghasilkan anak didik yang cerdas dan bermoral.

Faktor-faktor Penyebab Rendahnya Profesionalitas guru, karena kondisi pendidikan nasional kita memang tidak secerah di negara-negara maju. Baik institusi maupun isinya masih memerlukan perhatian ekstra pemerintah maupun masyarakat. Dalam pendidikan formal, selain ada kemajemukan peserta, institusi yang cukup mapan, dan kepercayaan masyarakat yang kuat, juga merupakan tempat bertemunya bibit-bibit unggul yang sedang tumbuh dan perlu penyemaian yang baik. Pekerjaan penyemaian yang baik itu adalah pekerjaan seorang guru. Jadi guru memiliki peran utama dalam sistem pendidikan nasional khususnya dan kehidupan kita umumnya.

Akadum (1999) menyatakan dunia guru masih terselingkung dua masalah yang memiliki mutual korelasi yang pemecahannya memerlukan kearifan dan kebijaksanaan beberapa pihak terutama pengambil kebijakan; (1) profesi keguruan kurang menjamin kesejahteraan karena rendah gajinya. Rendahnya gaji berimplikasi pada kinerjanya; (2) profesionalitas guru masih rendah.  Selain faktor di atas faktor lain yang menyebabkan rendahnya profesionalitas guru disebabkan oleh antara lain; (1) masih banyak  guru yang tidak menekuni profesinya secara utuh. Hal ini disebabkan oleh banyak guru yang bekerja di luar jam kerjanya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari sehingga waktu untuk membaca dan menulis untuk meningkatkan diri tidak ada; (2) belum adanya standar profesional guru sebagaimana tuntutan di negara-negara maju; (3) kemungkinan disebabkan oleh adanya perguruan tinggi swasta sebagai pencetak guru yang lulusannya asal jadi tanpa mempehitungkan outputnya kelak di lapangan sehingga menyebabkan banyak guru yang tidak patuh terhadap etika profesi keguruan; (4) kurangnya motivasi guru dalam meningkatkan kualitas diri karena guru tidak dituntut untuk meneliti sebagaimana yang diberlakukan pada dosen di perguruan tinggi.

Upaya untuk meningkatkan gaji guru mulai diadakan, Meski tidak bisa diperbandingkan sepenuhnya dengan situasi saat ini, tetapi setidaknya kenyataan itu mengingatkan bahwa kualifikasi akademik hanya menyelesaikan sebagian kecil masalah. Apalagi bila formalitas yang lebih dikejar, bukan substansinya. Peningkatan kualifikasi akademik guru menjadi S1, menjadi tidak bermakna bila gelar sarjanaan yang diperoleh guru tidak relevan dengan yang ia ajarkan sehari-hari di kelas, atau dapat melalui jalan pintas.

Disamping dengan keahliannya, sosok professional guru ditunjukkan melalui tanggung jawabnya dalam melaksanakan seluruh pengabdiannya. Guru professional hendaknya mampu memikul dan melaksanakan tanggung jawab sebagai guru kepada peserta didik, orang tua, masyarakat, bangsa, negara, dan agamanya. Guru profesional mempunyai tanggung jawab pribadi, social, intelektual, moral, dan spiritual. Tanggung jawab pribadi yang mandiri yang mampu memahami dirinya. Tanggung jawab social diwujudkan melalui kompetensi guru dalam memahami dirinya sebagai bagian yang tak terpisahkan dari lingkungan sosial serta memiliki kemampuan interaktif yang efektif. Tanggung jawab intelektual diwujudkan melalui penguasaaan berbagai perangkat pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk menunjang tugas-tugasnya. Tanggung jawab spiritual dan moral diwujudkan melalui penampilan guru sebagai makhluk yang beragama yang perilakunya senantiasa tidak menyimpang dari norma-norma agama dam moral.

Australia misalnya, melalui The National Project on the Quality of Teaching and Learning (NPQTL) pada tahun 1992, menyarankan lima hal tentang kompetensi profesional guru, yaitu (a) mampu mempergunakan dan mengembangkan nilai dan pengetahuan profesional (b) mampu berkomunikasi, berinteraksi dan bekerja dengan siswa dan yang lain, (c) mampu merencanakan dan mengelola proses pembelajaran, (d) mampu memantau kemajuan dan hasil belajar siswa, dan (e) mampu merefleksi, mengevaluasi serta merencanakan program untuk melakukan peningkatan secara berkelanjutan.

Guru profesional adalah guru yang mengenal tentang dirinya. Yaitu, dirinya adalah pribadi yang dipanggil untuk mendampingi peserta didik untuk/dalam belajar. Guru dituntut mencari tahu terus-menerus bagaimana seharusnya peserta didik itu belajar. Maka, apabila ada kegagalan peserta didik, guru terpanggil untuk menemukan penyebabnya dan mencari jalan keluar bersama peserta didik; bukan mendiamkannya atau malahan menyalahkannya. Menjadi guru bukan sebuah proses yang yang hanya dapat dilalui, diselesaikan dan ditentukan melalui uji kompetensi dan sertifikasi. Karena menjadi guru menyangkut perkara hati, mengajar adalah profesi hati. Hati harus banyak berperan atau lebih daripada budi. Oleh karena itu, pengolahan hati harus mendapatkan perhatian yang cukup, yaitu pemurnian hati atau motivasi untuk menjadi guru.

Sikap yang harus senantiasa dipupuk adalah kesediaan untuk mengenal diri dan kehendak untuk memurnikan keguruannya. Mau belajar dengan meluangkan waktu untuk menjadi guru. Seorang guru yang tidak bersedia belajar, tak mungkin kerasan dan bangga menjadi guru. Kerasan dan kebanggaan atas keguruannya adalah langkah untuk menjadi guru yang profesional. guru adalah pendamping utama kaum pembelajar, orang-orang muda dan benih-benih kehidupan masa depan, dalam proses menjadi pemimpin. Sang guru adalah aktor intelektual yang selalu ada dibelakang layar, ia semacam provokator yang tut wuri handayani. Sang guru belajar dari dirinya sendiri, ketika pemimpin belajar pada semua orang dan terinspirasi oleh matahari, air, api, atau alam semesta, sedangkan pembelajar belajar pada idolanya tokoh-tokoh yang dikaguminya.

Bagi seorang guru untuk bersungguh-sungguh mengajar yang paling menentukan bukanlah gaji, meski gaji yang tidak mencukupi kebutuhan dasar memang dapat mengganggu ketenangan dan totalitas mengajar. Sebaliknya, pertambahan gaji yang tidak diiringi oleh kuatnya komitmen sebagai guru tidak cukup memadai untuk membuat seorang guru mengajar dengan totalitas. Menjadi manusia guru, itulah tugas dan panggilan tertinggi seorang manusia. Sejarah mengajarkan kepada kita bahwa hanya segelintir orang yang mampu membawa  diri nya sampai ketahap seperti itu.

Memiliki rasa pengabdian kepada masyarakat. Pendidikan memiliki peran sentral dalam membangun masyarakat untuk mencapai kemajuan. Guru sebagai tenaga pendidikan memiliki peran penting dalam mencerdaskan kehidupan masyarakat. Untuk itulah guru dituntut memiliki pengabdian yang tinggi kepada masyarakat khususnya dalam membelajarkan anak didik. Bekerja atas panggilan hati nurani. Dalam melaksanakan tugas pengabdian pada masyarakat hendaknya didasari atas dorongan atau panggilan hati nurani. Sehingga guru akan merasa senang dalam melaksanakan tugas berat mencerdaskan anak didik.

Guru adalah pengabdian

Profesi guru pada hakikat nya merupakan suatu pernyataan atau suatu janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan diri nya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang itu merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu (Sikun Pribadi,1976)

Guru profesional seharusnya memiliki empat kompetensi, yaitu kompetensi pedagogis, kognitif, personaliti, dan sosial. Oleh karena itu, selain terampil mengajar, seorang guru juga memiliki pengetahuan yang luas, bijak, dan dapat bersosialisasi dengan baik. Profesi guru dan dosen merupakan bidang pekerjaan khusus yang memerlukan prinsip-prinsip profesional. Mereka harus (1) memiliki bakat, minat, panggilan jiwa, dan idealisme, (2) memiliki kualifikasi pendidikan dan latar belakang pendidikan yang sesuai dengan bidang tugasnya, (3)  memiliki kompetensi yang diperlukan sesuai dengan bidang tugasnya. Di samping itu, mereka juga harus (4) mematuhi kode etik profesi, (5) memiliki hak dan kewajiban dalam melaksanakan tugas, (6) memperoleh penghasilan yang ditentukan sesuai dengan prestasi kerjanya, (7) memiliki kesempatan untuk mengembangkan profesinya secara berkelanjutan, (8) memperoleh perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas profesionalnya, dan (9) memiliki organisasi profesi yang berbadan hukum (UU Nomor 14/2005 tentang Guru dan Dosen).

Rumusan profesi diantaranya 1). Hakikat profesi adalah suatu pernyataan atau suatu janji yang terbuka . Suatu pernyataan atau suatu janji yang di nyatakan oleh tenaga professional tidak sama dengan suatu pernyataan yang di kemukakan oleh non professional. Pernyataan professional mengandung makna terbuka yang sungguh-sungguh yang keluar dari lubuk hati nya. Pernyataan demikian mengandung norma-norma atau nilai-nilai etik. Janji yang bersifat etik itu mau tidak mau akan berhadapan dengan sanksi-sanki. Bila dia melanggar janji nya , dia akan berhadapan dengan sanksi tersebut misal nya hukuman atau protes. 2). Profesi mengandung unsur pengabdian pengabdian diri sendiri berarti lebih mengutamakan kepentingan orang banyak. profesi kependidikan adalah untuk kepentingan anak didik nya. Dengan pengabdian pada pekerjaan,seseorang berarati mengabdikan profesi nya kepada masyarakat. Profesi harus berusaha menimbulkan kebaikan, keberuntungan, dan kesempurnaan  serta kesejahteraan bagi masyarakat. 3). Profesi adalah suatu jabatan atau pekerjaan . Suatu profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan  tertentu dengan sendirinya menurut keahlian, pengetahuan dan keterampilan tertentu. Dalam pengetian profesi telah tersirat adanya suatu keharusan kompetensi agar profesi itu berfunsi dengan sebaik-baik nya.

            Guru bukanlah sekedar pekerjaan, guru adalah lebih dari sebuah pengabdian. Pengabdian kepada Tuhan, pengabdian kepada negara, pengabdian kepada masyarakat, dan pengabdian kepada jiwa-jiwa siswa yang membutuhkan bantuan dalam menggapai beraneka Ilmu pengetahuan.

Meyakinkan 
setiap
 orang
 khsusunya
 guru
 bahwa
 pekerjaan nya
 merupakan
 pekerjaan
 profesional
 merupakan
 upaya
 pertama
 yang
 harus 
dilakukan
 dalam
 rangka
 pencapaian
 standar
 proses
 pendidikan
 sesuai
 harapan.
 Hal
 ini
 berfungsi
 untuk
 membenahi
 konsep
 mengajar 
pada 
tiap 
individu
 guru.
 Mengajar bukan
 hanya
 penyampaian
 materi
 kepada
 peserta
 didik,
 akan
 tetapi
 mengajar
 merupakan
 suatu
 proses
 mengubah
 perilaku
 siswa
 sesuai
 dengan
 tujuan.
 Oleh
 karena
 itu,
 dalam 
proses 
mengajar 
terdapat 
kegiatan membimbing siswa
 agar 
siswa
 berkembang
 sesuai
 tugas‐tugas
 perkembangan nya, 
melatih
 keterampilan
 baik
 keterampilan 
intelektual 
maupun 
keterampilan
 motorik sehingga
 siswa
 dapat
 dan
 berani
 hidup.
 Dengan
 demikian
 seorang
 guru
 harus
 memiliki
 kemampuan 
khusus,
 yaitu
 kemampuan
 yang
 tidak mungkin
 dimiliki
 oleh
 orang
 yang
 bukan guru.
 Itulah
 sebab nya
 guru
 adalah 
pekerjaan 
profesional 
yang  membutuhkan kemampuan
 khusus
  hasil 
proses 
pendidikan
(Wina
Sanjaya,
2006).

Dengan demikian, pekerjaan guru merupakan suatu profesi yang mengaharuskan penguasan beberapa kompetensi tertentu, dan pengelolaan serta pengontrolan nya diatur dengan kode etik tertentu.

Pekerjaan sebagai guru adalah pekerjaan yang mulia, baik ditinjau dari sudut masyarakat dan negara maupun ditinjau dari sudut keagamaan. Tugas seorang guru tidak hanya mendidik. Maka, untuk melaksanakan tugas sebagai guru tidak sembarang orang dapat menjalankannya. Sebagai guru yang baik harus memenuhi syarat, yang ada dalam undang-undang No. 12 Tahun 1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan dan Pengajaran di sekolah untuk seluruh Indonesia. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut : a.  Berijazah, b.  Sehat jasmani dan rohani, c.  Takwa kepada Tuhan YME dan berkelakuan baik, d.  Bertanggung jawab, e.  Berjiwa nasional.

Disamping syarat-syarat tersebut, tentunya masih ada syarat-syarat lain yang harus dimiliki guru jika kita menghendaki agar tugas atau pekerjaan guru mendatangkan hasil yang lebih baik. Salah satu syarat diatas adalah guru harus berkelakuan baik, maka didalamnya terkandung segala sikap, watak dan sifat-sifat yang baik. Beberapa sikap dan sifat yang sangat penting bagi guru adalah sebagai berikut:

1.1 Adil Seorang guru harus adil dalam memperlakukan anak-anak didik harus dengan cara yang sama, misalnya dalam hal memberi nilai dan menghukum anak.

1.2 Percaya dan suka terhadap murid-muridnya Seorang guru harus percaya terhadap anak didiknya. Ini berarti bahwa guru harus mengakui bahwa anak-anak adalah makhluk yang mempunyai kemauan, mempunyai kata  Sistem Informasi manajemen hati sebagai daya jiwa untuk menyesali perbuatannya yang buruk dan menimbulkan kemauan untuk mencegah hal yang buruk.

1.3 Sabar dan rela berkorban Kesabaran merupakan syarat yang sangat diperlukan apalagi pekerjaan guru sebagai

pendidik. Sifat sabar perlu dimiliki guru baik dalam melakukan tugas mendidik maupun dalam menanti jerih payahnya.

1.4 Memiliki Perbawa (gezag) terhadap anak-anak Gezag adalah kewibawaan. Tanpa adanya gezag pada pendidik tidak mungkin pendidikan itu masuk ke dalam sanubari anak-anak. Tanpa kewibawaan, murid-murid hanya akan menuruti kehendak dan perintah gurunya karena takut atau  paksaan; jadi bukan karena keinsyafan atau karena kesadaran dalam dirinya.

1.5 Penggembira Seorang guru hendaklah memiliki sifat tertawa dan suka memberi kesempatan tertawa bagi murid-muridnya. Sifat ini banyak gunanya bagi seorang guru, antara lain akan tetap memikat perhatian anak-anak pada waktu mengajar, anak-anak tidak lekas bosan atau lelah. Sifat humor yang pada tempatnya merupakan pertolongan untuk memberi gambaran yang betul dari beberapa pelajaran. Yang penting lagi adalah humor dapat mendekatkan  guru dengan muridnya, seolah-olah tidak ada perbedaan umur, kekuasaan dan perseorangan. Dilihat dari sudut psikologi, setiap orang atau manusia mempunyai 2 naluri (insting) : (1) naluri untuk berkelompok, (2) naluri suka bermain-main bersama. Kedua naluri  itu dapat kita gunakan secara bijaksana dalam tiap-tiap mata pelajaran, hasilnya akan baik dan berlipat ganda.

1.6 Bersikap baik terhadap guru-guru lain Suasana baik diantara guru-guru nyata dari pergaulan ramah-tamah mereka di dalam dan di luar sekolah, mereka saling menolong dan kunjung mengunjungi dalam keadaan suka dan duka. Mereka merupakan keluarga besar, keluarga sekolah. Terhadap anak-anak, guru harus menjaga nama baik dan kehormatan teman sejawatnya. Bertindaklah bijaksana jika ada anak-anak atau kelas yang mengajukan kekurangan atau keburukan seorang guru kepada guru lain.

1.7 Bersikap baik terhadap masyarakat Tugas dan kewajiban guru tidak hanya terbatas pada sekolah saja tetapi juga dalam masyarakat. Sekolah hendaknya menjadi cermin bagi masyarakat sekitarnya, dirasai oleh masyarakat bahwa sekolah itu adalah kepunyaannya dan memenuhi kebutuhan mereka. Sekolah akan asing bagi rakyat jika guru-gurunya memencilkan diri seperti siput dalam rumahnya, tidak suka bergaul atau mengunjungi orang tua murid-murid, memasuki perkumpulan-perkumpulan atau turut membantu kegiatan masyarakat yang penting dalam lingkungannya.

1.8 Bersikap baik terhadap masyarakat. Guru harus selalu menambahkan pengetahuan nya. Mengajar tidak dapat dipisahkan dari belajar. Guru yang pekerjaan nya  memberi pengetahuan-pengetahuan dan kecakapan-kecakapan kepada muridnya tidak mungkin akan berhasil baik jika guru itu sendiri tidak selalu berusaha menambah pengetahuan nya.  Jadi  sambil mengajar guru itu sebenar nya belajar.

1.9 Suka pada mata pelajaran yang diberikannya Mengajarkan mata pelajaran yang disukainya hasilkan akan lebih baik dan mendatangkan kegembiraan baginya daripada sebaliknya. Di sekolah menengah hal ini penting bagi guru untuk memilih mata pelajaran apa yang disukainya yang akan diajarkannya.

1.10 Berpengetahuan luas Selain mempunyai pengetahuan yang dalam tentang mata pelajaran yang sudah menjadi tugasnya akan lebih baik lagi jika guru itu mengetahui pula tentang segala tugas yang  penting-penting, yang ada hubungannya dengan tugasnya di dalam masyarakat. Guru merupakan tempat bertanya tentang segalasesuatu bagi masyarakat. Guru itu mempunyai dua fungsi isitimewa yang membedakannya dari pegawai-pegawai dan pekerja-pekerja lainnya di dalam masyarakat. Fungsi yang pertama adalah mengadakan jembatan antara sekolah dan dunia ini. Fungsi yang kedua yaitu mengadakan hubungan antara masa muda dan masa dewasa.

Apabila syarat-syarat profesionalitas  guru di atas itu terpenuhi akan mengubah peran guru yang tadinya pasif menjadi guru yang kreatif dan dinamis. Hal ini sejalan dengan pendapat Semiawan (1991). bahwa pemenuhan persyaratan guru profesional akan mengubah peran guru yang semula sebagai orator yang verbalistis menjadi berkekuatan dinamis dalam menciptakan suatu suasana dan lingkungan belajar yang invitation learning environment. Dalam rangka peningkatan mutu pendidikan, guru memiliki multi fungsi yaitu sebagai fasilitator, motivator, informator, komunikator, transformator, change agent, inovator, konselor, evaluator, dan administrator (Soewondo, 1972 dalam Arifin 2000).

Mulyasa (2005:37) berpendapat bahwa “terdapat beberapa peran guru yaitu; guru sebagai pendidik, pengajar, pembimbing, pelatih, penasehat, pembaharu (innovator), model dan teladan, pribadi, peneliti, pendorong kreativitas, pembangkit pandangan, pekerja rutin, pembawa cerita, aktor, emansipator, evaluator, pengawet dan sebagai kulminator. Syamsuddin Dalam (akhmadsudrajat.wordpress.com) berpendapat bahwa, “peran guru dalam hubungannya dengan aktivitas pembelajaran dan administrasi pendidikan, sebagai berikut :

1.      Pengambil inisiatif, pengarah, dan penilai pendidikan;

2.      Wakil masyarakat di sekolah, artinya guru berperan sebagai pembawa suara dan kepentingan masyarakat dalam pendidikan;

3.      Seorang pakar dalam bidangnya, yaitu menguasai bahan yang harus diajarkannya;

4.      Penegak disiplin, yaitu guru harus menjaga agar para peserta didik melaksanakan disiplin;

5.      Pelaksana administrasi pendidikan, yaitu guru bertanggung jawab agar pendidikan dapat berlangsung dengan baik;

6.      Pemimpin generasi muda, artinya guru bertanggung jawab untuk mengarahkan perkembangan peserta didik sebagai generasi muda yang akan menjadi pewaris masa depan; dan

7.      Penterjemah kepada masyarakat, yaitu guru berperan untuk menyampaikan berbagai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada masyarakat”.

Usaha Peningkatan Profesionalisme Guru Pertama, dari sisi lingkungan tempat guru mengajar. Setiap guru mengikuti pelatihan atau penataran, diharapkan dari dirinya akan ada peningkatan dalam hal kemampuan dan kemauan. Penataran berfungsi memotivasi hasrat guru untuk menjadi yang terbaik. Serta mengembangkan wawasan keilmuannya dengan memberikan pembekalan materi.

Kedua, pola pengelolaan pendidikan yang selama ini sangat sentralistik telah memposisikan para guru hanya sekedar operator pendidikan. Jadi guru cenderung mengajar hanya memindahkan pengetahuan saja. Pola pengelolaan pendidikan ini perlu diubah menjadi pola desentralistik. Pengembangan kemampuan berpikir logis, kritis, dan kreatif perlu dilaksanakan. Mutu pendidikan tidak hanya mengukur aspek knowledge tetapi juga skill, perilaku budi pekerti serta ketrampilan. Guru harus dapat mengembangkan daya kritis dan kreatif siswa. Kedua aspek internal guru sendiri. Perilaku guru diharapkan mempunyai perilaku yang baik. Perubahan perilaku ini dapat dilakukan melalui pelatihan dan penataran.

 Usaha Peningkatan Kualitas Guru

Untuk mengantisipasi tantangan dunia pendidikan yang semakin berat, maka profesionalisme guru harus dikembangkan. Beberapa cara yang dapat ditempuh dalam pengembangan profesionalitas guru menurut Balitbang Diknas antara lain adalah:

Perlunya revitalisasi pelatihan guru yang secara khusus dititikberatkan untuk memperbaiki kinerja guru dalam meningkatkan mutu pendidikan dan bukan untuk meningkatkan sertifikasi mengajar semata-mata;

1)   Perlunya mekanisme kontrol penyelenggaraan pelatihan guru untuk memaksimalkan pelaksanaannya;

2)   Perlunya sistem penilaian yang sistemik dan periodik untuk mengetahui efektivitas dan dampak pelatihan guru terhadap mutu pendidikan;

3)   Perlunya desentralisasi pelatihan guru pada tingkat kabupaten/kota sesuai dengan perubahan mekanisme kelembagaan otonomi daerah yang dituntut dalam UU No. 22/1999;

4)   Perlunya upaya-upaya alternatif yang mampu meningkatkan kesempatan dan kemampuan para guru dalam penguasaan materi pelajaran;

5)   Perlunya tolok ukur (benchmark) kemampuan profesional sebagai acuan pelaksanaan pembinaan dan peningkatan mutu guru;

6)   Perlunya peta kemampuan profesional guru secara nasional yang tersedia di Depdiknas dan Kanwil-kanwil untuk tujuan-tujuan pembinaan dan peningkatan mutu guru;

7)   Perlunya untuk mengkaji ulang aturan atau kebijakan yang ada melalui perumusan kembali aturan atau kebijakan yang lebih fleksibel dan mampu mendorong guru untuk mengembangkan kreativitasnya;

8)   Perlunya reorganisasi dan rekonseptualisasi kegiatan Pengawasan Pengelolaan Sekolah, sehingga kegiatan ini dapat menjadi sarana alternatif peningkatan mutu guru;

9)   Perlunya upaya untuk meningkatkan kemampuan guru dalam penelitian, agar lebih bisa memahami dan menghayati permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam proses pembelajaran.

10)    Perlu mendorong para guru untuk bersikap kritis dan selalu berusaha meningkatkan ilmu pengetahuan dan wawasan;

11)    Memperketat persyaratan untuk menjadi calon guru pada Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK);

12)    Menumbuhkan apresiasi karier guru dengan memberikan kesempatan yang lebih luas untuk meningkatkan karier;

13)    Perlunya ketentuan sistem credit point yang lebih fleksibel untuk mendukung jenjang karier guru, yang lebih menekankan pada aktivitas dan kreativitas guru dalam melaksanakan proses pengajaran.

Untuk lebih mendorong tumbuhnya profesionalisme guru selain apa yang telah diutarakan oleh Balitbang Diknas, tentunya “penghargaan yang profesional” terhadap profesi guru masih sangat penting. Seperti yang diundangkan bahwa guru berhak mendapat tunjangan profesi. Realisasi pasal ini tentunya akan sangat penting dalam mendorong tumbuhnya semangat profesionalisme pada diri guru.

Dengan adanya pengembangan profesionalisme guru, maka peranan guru harus lebih ditingkatkan. Guru tidak hanya disanjung, dihormati, disegani, dikagumi, diagungkan, tetapi guru harus lebih mengoptimalkan rasa tanggungjawabnya. Peranan guru sangat penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Ada pepatah Sunda mengatakan, guru adalah “digugu dan ditiru” (diikuti dan diteladani), berarti guru harus memiliki:

a)    Penguasaan pengetahuan dan keterampilan. Seorang guru harus mempersiapkan diri sedini mungkin, jangan sampai ia kerepotan ketika berhadapan dengan siswa. Penguasaan materi sangat penting, jangan sampai pengetahuan seorang guru jauh lebih rendah dibandingkan siswa, dan seorang guru harus terampil tatkala proses kegiatan belajar berjalan.

b)   Kemampuan profesional yang baik. Seorang guru harus menjadikan, tanggungjawabnya merupakan pekerjaan yang digandrungi. Tidak bisa seorang guru hanya mengandalkan, mengajar merupakan sebagai pelarian dan adem ayem ketika menerima gaji di habis bulan.

Penuh rasa tanggung jawab sangat dibutuhkan, kemampuan untuk mengajar sesuai disiplin ilmu yang dimilikinya. Ironisnya kenyataan kini masih ada seorang guru mengajar tidak sesuai bidangnya. Misalnya, jurusan Matematika mengajar Bahasa Indonesia, jurusan Dakwah mengajar PPKn, jurusan Bahasa Indonesia mengajar Penjas, dan lain sebagainya.

c)    Idealisme dan pengabdian yang tinggi. Hakikat seorang guru adalah pengabdian, dedikasi seorang guru harus tinggi, serta harus mampu menjunjung tinggi nilai-nilai pendidikan dengan tujuan mendidik, membina, mengayomi anak didiknya.

d)   Memiliki keteladanan untuk diikuti dan dijadikan teladan. Keteladanan seorang guru merupakan perwujudan dari realisasi kegiatan belajar mengajar, serta menanamkan sikap kepercayaan terhadap siswa. Seorang guru berpenampilan baik dan sopan akan sangat berpengaruh terhadap sikap siswa. Sebaliknya seorang guru yang berpenampilan premanisme, akan berpengaruh buruk terhadap sikap dan moral siswa.

 Kesimpulan

Semangat dan kinerja tinggi disertai rasa tanggung jawab mesti menjadi ciri guru yang profesional. Dengan kompetensi profesional, guru akan tampil sebagai pembimbing (councelor),  pelatih (coach) dan manejer pembelajaran ( learning manager) yang mampu berinteraksi dengan siswa dalam proses transfer pengetahuan, ketrampilan dan nilai-nilai yang baik. Semangat untuk tetap belajar (bukan hanya mengajar) akan membantu untuk meng-upgrade pengetahuannya, sehingga dapat menyiasati kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta peluang pemanfaatannya untuk memajukan proses belajar mengajar di kelas. Sertifikasi guru adalah amanat Undang-undang bagi semua guru di Indonesia yang jumlahnya sekitar 2,8 juta baik negeri maupun swasta,.

Hal ini menuntut peningkatan kualitas dan kompetensi dari para guru, dengan terus-menerus memperbarui diri sesuai dengan tuntutan zaman. Lebih dari itu, guru mesti mencintai profesinya. Kecintaan akan profesi merupakan pintu masuk bagi guru untuk menjadi profesional dan berkualitas. Seperti jejaka mencintai gadis pujaannya, ia rela melakukan apa saja demi gadis yang dicintainya. Jika guru mencintai profesinya, mencintai anak-anak didiknya, apa pun hambatan dan kesulitan yang dihadapi apalagi hanya gaji yang rendah atau tunjangan yang disunat tidak akan sanggup mematahkan semangat guru untuk berkarya demi memanusiakan manusia-manusia muda.

Untuk dapat mencintai profesinya, guru harus menengok kembali ke belakang, mengapa ia menjadi guru. Memurnikan kembali motivasi awal menjadi guru. Menghapus keterpaksaan masa lalu dan menukarnya dengan kejernihan visi dan misi baru.

Bahwa dengan memilih menjadi guru, ada tanggung jawab moral dan sekaligus tanggung jawab sosial yang jauh lebih besar daripada sekadar keterpaksaan diri, yang mesti diemban oleh guru. Dan, harus diakui, ini juga bukan perkara mudah. Butuh proses yang sangat panjang.

 


Daftar Pustaka

Angelus Li Dato. 2010. Profesionalitas dan Pengabdian. http://floresnews.com.( Diakses:10-06-2012)

Yuli Harmita. 2012. Guru adalah pekerjaan atau pengabdian. http://edukasi.kompasiana.com.( Diakses:10-06-2012)

HJ Sriyanto. 2006. Siapa Bilang Jadi Guru Itu Gampang. Kompas.Yogyakarta

Alma, Buchari. 2009. Guru Profesional. Bandung: Alfabeta.

Komariah. 2010. Modul Etika Profesi Guru. Makassar.

Bahtiar. 2003. Menjadi Guru Profesional Bukan Sekedar Lulus Uji Sertifikasi

Widja, I Gde. 2007. Mewujudkan Sosok Guru Profesional  Tantangan Dan Prospeknya. Jurnal Pendidikan dan Pengajaran UNDIKSHA,

I Gst, Putu Sudiarta. 2004 . Mencermati  Wacana Pengembangan Profesionalisme Guru  Melalui Program Standardisasi Dan Sertifikasi Kompetensi Guru . Jurnal Pendidikan             dan Pengajaran IKIP Negeri Singaraja, Edisi Khusus TH. XXXVII

Nyoman, Dantes.2005. Meningkatkan dan menumbuh kembangkan Profesionalisme guru.makalah disampaikan dalam seminar: Bali

Ravik, Karsidi. 2005. Profesionalisme Guru Dan Peningkatan Mutu Pendidikandi Era       Otonomi Daerah. Makalah Disampaikan dalam Seminar Nasional Pendidikan.Wonogiri

Sudarwanto. 2005.profesionalisme Guru Dan Permasalahannya.Artikel: Yogyakarta

Hujair AH, Sanaky.2005. Kompetensi dan sertifikasi   guru ”sebuah pemikiran”.Makalah: Yogyakarta


 

 

 

 

Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Arindra Trisna W (09330018), Moch. Agus Krisno Budiyanto

Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Tlogomas 246 Malang Telp 464318 psw 120, email: aguskrisno@yahoo.co.id,

Abstract

Equitable access and improving the quality of education will make the citizens of Indonesia has a life skills (life skills) so as to encourage the establishment of the whole human development as well as civil society and imbued with modern values of Pancasila, as mandated by the Act No. 20 of 2003 on National Education System.

Some of the problems that characterize the atmosphere of education in general can be classified as follows: 1). Dichotomi, the gender gap 2). To General Knowledge 3). Lack Spirit of Inquiry, 4). Memorization 5). Oriented Certificate. Education for all (Education for All) essentially is a global agreement to deliver children’s rights to education is no exception, at least at a minimal level.

Pangarusutamaan gender is an approach that considers the experience of policy development needs and problems of women and men into the design, planning, implementation, monitoring and evaluation of program policies, projects, regulations and budgets in the political, economic, social, cultural, and legal regulations and community.

There are several implementation techniques, gender pangarusutamaan program take the following strategy: Provision of access to quality education, provision of access to education, improvement of educational services provider, increased coordination, information and education, capacity building gender education minded. Implementation of some of the techniques are expected to bring changes in the level of fairness and gender equality which will impact on improving the quality of education.

Key Word: Pangarusutamaan gender, Education for All

Abstrak

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Beberapa masalah yang mewarnai atmosfer dunia pendidikan pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1). Dichotomi, adanya kesenjangan gender 2). To General Knowledge 3). Lack Spirit of Inquiry, 4). Memorisasi 5). Certificate Oriented. Pendidikan untuk semua (Education for All) esensinya merupakan kesepakatan global untuk memberikan hak-hak anak memperoleh pendidikan secara tanpa terkecuali, setidaknya pada jenjang minimal.

Pangarusutamaan gender merupakan suatu pendekatan pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan pengalaman kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam rancangan, rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program, proyek, peraturan dan anggaran dalam bidang politik ekonomi, social, budaya, dan peraturan hokum dan kemasyarakatan.

Ada beberapa teknik implementasi, program pangarusutamaan gender menempuh strategi sebagai berikut: Penyediaaan akses pendidikan yang bermutu, Penyediaan akses pendidikan, Peningkatan penyedia pelayanan pendidikan, Peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi, capacity building pendidikan berwawasan gender. Dari beberapa teknik implementasi tersebut diharapkan mampu membawa perubahan pada tingkat keadilan dan kesetaraan gender yang nantinya akan berimbas pada peningkatan kualitas pendidikan.

Pendahuluan

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi itu di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Renstra Kemendiknas 2010 – 2014).

Beberapa masalah yang mewarnai atmosfer dunia pendidikan pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1). Dichotomi, adanya kesenjangan gender 2). To General Knowledge, sifat ilmu yang terlalu umum 3). Lack Spirit of Inquiry, rendahnya semangat untuk melakukan penelitian 4). Memorisasi 5). Certificate Oriented (Ismail, dkk 2001).

Keberhasilan pembangunan suatu negara berhubungan dengan keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusianya. Linda menjelaskan, “Salah satu indikator dalam mengukur kesenjangan gender, yakni gender empowerment measurement (GEM) dan gender related devolopment index (GD) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari human development index (HDI) atau indeks pembangunan manusia, HDI Indonesia pada 2011 berada di peringkat 124 dari 187 negara dengan nilai 0,617, yang turun dari 108 pada 2010. Sementara di level Asean, Indonesia berada pada peringkat enam dari 11 negara.”, Sedangkan `Gender in equity indeks` (GII), Indonesia berada pada urutan 100 dari 187 negara, sedangkan di tingkat Asean berada urutan delapan dari 11 negara”(Antara, 2012).

Rasio kesetaraan gender pada jenjang pendidikan menengah dari 93,8% pada tahun 2004 menjadi 95,6% pada tahun 2008, dan diperkirakan menjadi 95,9% pada tahun 2009. Rasio gender pada jenjang pendidikan tinggi dari 90,1% pada tahun 2004 menjadi 102,3% pada tahun 2008. Rasio kesetaraan gender tingkat literasi pada pendidikan nonformal dari 92,7% pada tahun 2004 menjadi 96,8% pada tahun 2008 (Renstra 12 Kemendiknas 2010 – 2014).

Menurut Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, jenis pendidikan di Indonesia terbagi menjadi tiga jalur, yaitu jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di masyarakat, pendidikan formal biasa dikenal sebagai SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dalam pendidikan formal, siswa belajar dan dididik menurut kurikulum tertentu, diadakan di sekolah, serta belajar menurut materi ajar dan jadwal yang ditetapkan sebelumnya (Nugroho, 2010).

Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan asas keadilan dan penyetaraan gender dalam bidang pendidikan khususnya, untuk itu penulis memberikan kajian tentang implementasi  Pengarusutamaan Gender (PUG) harapannya nanti akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Pendidikan untuk semua

Pendidikan untuk semua (Education for All) esensinya merupakan kesepakatan global untuk memberikan hak-hak anak memperoleh pendidikan secara tanpa terkecuali, setidaknya pada jenjang minimal. Deklarasi pendidikan untuk semua ini dilahirkan dari Forum Pendidikan Dunia yang diadakan di Dakar 26-28 April 2000 yang salah satu isinya adalah melenyapkan kepincangan jender dalam akses terhadap pandidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan jender pada tahun 2015 (Danim, 2010).

Pendidikan seyogianya merupakan hak warga Negara yang diatur oleh Undang-Undang 1945. Tuntutan akan sekolah berstandar internasional yang bertujuan memiliki daya saing dalam era globalisasi ini tidak diimbangi oleh analisis social masyarakat Indonesia. Sekolah bertaraf internasional dengan mengedepankan asas bisnis profit oriented, menyebabkan pembengkakan harga pendidikan yang mahal. “pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang mahal” inilah istilah yang pada ahkirnya lahir di masa komtemporer. Muaranya adalah banyak anak abngsa yang harus putus sekolah karena biaya pendidikan yang mahal.

Kondisi ini diperparah dengan kehadiran Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang telah menandakan berkurangnya peran Negara dalam kebijakan dunia pendidikan. Meskipun UU BHP ini telah resmi dicabut, tetap saja wajah baru dari ruh “privatisasi” UU BHP ini akan diupayakan kebangkitannya. Inti dari UU BHP adalah bagaiman lembaga pendidikan memiliki otonomi sendiri dalam hal mengatur system pendidikan, mulai dari manajemen operasional hingga manajemen keuangan (Tim kreatif LKM UNJ, 2011)

Kondisi Pendidikan Saat Ini

Dampak laju komersialisasi pendidikan lambat laun akan membuat diskriminasi hak memperoleh fasilitasi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Padahal hak untuk menikmati pendidikan yang berbiaya murah dan berkualitas adalah merupakan bentuk perwujudan hak asasi manusia, hak sosial-ekonomi-budaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara (Saiful,2012)

Kompas, 2011 terdapat 10,268 juta siswa usia wajib belajar (SD dan SMP) yang tidak menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Di sisi lain, masih ada sekitar 3,8 juta siswa yang tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMA.

Media Indonesia.com, 2012 Angka melek huruf selama periode 2004-2010 perkembangannya terus meningkat walaupun diakui bahwa angka buta huruf perempuan usia 15 tahun keatas lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 9,48 persen untuk perempuan sedangkan untuk laki-laki hanya 4,3 persen atau separuhnya saja.

Di samping itu, seperti halnya angka melek huruf, untuk besaran rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih tinggi pada kisaran 1 tahun dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk perempuan, yaitu laki-laki mencapai 8,34 tahun sedangkan perempuan 7,50 tahun di tahun 2010.

Pendidikan perempuan di perguruan tinggi di perkotaan juga sedikit lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, yaitu perempuan 10,24 persen dan laki-laki 11,20 persen dan di perdesaan angkanya lebih rendah lagi, yaitu perempuan 2, 90 persen dan laki-laki 2,95 persen.

Orang tua anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin, menganggap anak-anak perempuan mereka tidak usah melanjutkan sekolah, lebih baik langsung dinikahkan atau didorong untuk bekerja di sektor publik sebagai PRT (pembantu rumah tangga) atau buruh informal.

Kondisi demikian yang menjadikan anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin menjadi kelompok sosial yang dilanggar hak sosial-ekonomi-budayanya. Mereka tidak bisa mendapatkan hak memperoleh (menikmati) pendidikan yang berkualitas dan berbiaya murah. Demikian andaikata anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin bisa meneruskan studi sampai jenjang sekolah menengah, mereka terpuruk menjadi pekerja sektor informal berupah murah (Saiful,2012).

Oleh karena itu pangarusutamaan gender dalam bidang pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Komitmen untuk melaksanakan ini sangat kuat karena didasari pada amandemen UUD 1945, ketetapan MPR, GBHN, Program Pembangunan Nasional, Intruksi Presiden, dan Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Depdiknas tentang kelompok kerja pangarusutamaan gender dalam bidang pendidikan (Kamil, 2012).

Pangarusutamaan Gender

Pangarusutamaan gender merupakan suatu pendekatan pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan pengalaman kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam rancangan, rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program, proyek, peraturan dan anggaran dalam bidang politik ekonomi, social, budaya, dan peraturan hokum dan kemasyarakatan (Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan dalam Suryadi, 2009).

Isu kesetaraan gender menurut persamaan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dibidang pendidikan menjadi dasar kebijakan program pangarusutamaan gender di segala aspek penyelenggaraan pendidikan. Dengan pendekatan pangarusutamaan gender, semua perencanaan pembangunan pendidikan, pengambilan kebijakan dan program pendidikan non-formal seperti pemberantasan buta aksara, pendidikan usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan kecakapan hidup, dirumuskan dan dijabarkan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender tersebut harus tercemin pada indikator-indikatornyadari aspek peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk para pelaku manajemen dan tenaga-tenaga struktural dan fungsional lainnya di bidang pendidikan.

Implementasi program pangarusutamaan gender

Pada tataran implementasi, program pangarusutamaan gender menempuh strategi sebagai berikut:

1. Penyediaaan akses pendidikan yang bermutu terutama pendidikan dasar secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan baik melalui pendidikan formal maupun non formal
2. Penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia dewasa laki-laki dan perempuan yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal
3. Peningkatan penyedia pelayanan pendidikan keaksaraan bagi penduduk dewasa terutama perempuan

Bekerjsama dengan PSW dan LSM dalam hal pengembangan pendidikan gender. Hal ini bertujuan untuk melakukan analisis kebijakan pendidikan berwawasan gender dengan menerapkan Gap dan POP untuk menghasilkan profil pendidikan di tiap provinsi serta bahan masukan rumusan rekomendasi kebijakan untuk mengintervensi beberapa masalah gender di lingkungan pendidikan.

4. Peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi dalam rangka mengarusutamakan pendidikan berwawasan gender

Tingkat SD Menghasilkan panduan penulisan bahan ajar yang berperspektif gender sedangkan SMP baru melakukan kajian.

5. Pengembangan dan penguatan kelembagaan (capacity building) pendidikan berwawasan gender, baik dipusat maupun daerah mengenai pendidikan gender

Perluasan pemahaman kepada para pangambil keputusan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Kegiatan di tingkat pusat; RTD Eselon II,III,IV pada unit 7 utama di lingkungan Depdiknas, yang diharapkan dapat menghasilkan Posiion Paper dan Posper tersebut merupakan salah satu wujud komitmen Depdiknas dalam melaksanakan PUG pendidikan

6. Peningkatan koordinasi dan penyebaran Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

Caranya dengan mensosialisasikan pesan PUG melalui TV dan Radio diseluruh chanel dalam bentuk filter, dialog tokoh. Kegiatan KIE ini akan lebih bermakna bagi masyrakat apabila didukung anggaran yang lebih kuat, dan dengan kegiatan yang sederhana tetapi lebih dipahami oleh masyarakat (Suryadi, 2009)

Tujuan pengarusutamaan gender

Secara umum pengarusutamaan gender bidang pendidikan bertujuan untuk membangun komitmen Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai komponen system pendidikan nasional, melalui kebijakan, perluasan pemahaman, dan rencana aksi nasional bidang pendidikan yang berwawasan gender. Secara khusus pengarusutamaan gender bidang pendidikan bertujuan:

  1. Mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih merata pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dengan memperhatikan kesetaraan gender
  2. Memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal, baik dalam kedudukan sebagai pengambil keputusan, pengembang kurikulum, penulis buku, pengelola pendidikan, tenaga kependidikan maupun sebagai peserta didik
  3. Memperkecil ketimpangan gender pada semua jurusan, bidang kejuruan tau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian dan profesionalisme (Suryadi, 2009).

KESIMPULAN  

Pangarusutamaan gender merupakan suatu pendekatan pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan pengalaman kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam rancangan, rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program, proyek, peraturan dan anggaran dalam bidang politik ekonomi, sosial, budaya, dan peraturan hokum dan kemasyarakatan. Ada beberapa teknik implementasi, program pangarusutamaan gender menempuh strategi sebagai berikut: Penyediaaan akses pendidikan yang bermutu, Penyediaan akses pendidikan, Peningkatan penyedia pelayanan pendidikan, Peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi, capacity building pendidikan berwawasan gender. Dari beberapa teknik implementasi tersebut diharapkan mampu membawa perubahan pada tingkat keadilan dan kesetaraan gender yang nantinya akan berimbas pada peningkatan kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Antara, 2012. http://id.berita.yahoo.com/linda-gumelar-akui-kesenjangan-gender-masih-ada-014611827.html

Danim,Sudarwan  2010. Pengantar Pendidikan. Bandung : CV Alfabeta

Ismail, dkk. 2001. Paradigma Pendidikan Islam. Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang

Indra, dewi, 2011. Catatan Akhir Tahun Angka Putus Sekolah dan Komersialisasi Pendidikan. (Online). http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/26/10392444/Angka.Putus.Sekolah.dan.Komersialisasi.Pendidikan

Kamil, 2012. Pengarusutamaan Gender Bidang PDDKN. (Online). 2http://file.upi.edu/Direktori/SPS/PRODI.PENDIDIKAN_LUAR_SEKOLAH/196111091987031-MUSTOFA_KAMIL/Bhaan_kuliah/PENGARUSUTAMAAN_GENDER_BIDANG_PDDKN.pdf

PPID BPPKB, 2011 Launching RW Layak Anak Kota Depok 2011. (Online). http://bppkb.depok.go.id/

Saiful,2012. Pendidikan berbasis kesetaraan gender. (Online). http://peperonity.com/go/sites/mview/saifulalimurtadlo/27442705

Suryadi, Ace 2009. Mewujudkan Masyarakat Pembelajar konsep, kebijakan dan Implementasi. Bandung: Widya Aksara Press

Tim kreatif LKM UNJ,2011.  Restorasi Pendidikan Indonesia. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media