Implementasi Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan

Arindra Trisna W (09330018), Moch. Agus Krisno Budiyanto

Program Studi Pendidikan Biologi FKIP Universitas Muhammadiyah Malang

Jl. Tlogomas 246 Malang Telp 464318 psw 120, email: aguskrisno@yahoo.co.id,

Abstract

Equitable access and improving the quality of education will make the citizens of Indonesia has a life skills (life skills) so as to encourage the establishment of the whole human development as well as civil society and imbued with modern values of Pancasila, as mandated by the Act No. 20 of 2003 on National Education System.

Some of the problems that characterize the atmosphere of education in general can be classified as follows: 1). Dichotomi, the gender gap 2). To General Knowledge 3). Lack Spirit of Inquiry, 4). Memorization 5). Oriented Certificate. Education for all (Education for All) essentially is a global agreement to deliver children’s rights to education is no exception, at least at a minimal level.

Pangarusutamaan gender is an approach that considers the experience of policy development needs and problems of women and men into the design, planning, implementation, monitoring and evaluation of program policies, projects, regulations and budgets in the political, economic, social, cultural, and legal regulations and community.

There are several implementation techniques, gender pangarusutamaan program take the following strategy: Provision of access to quality education, provision of access to education, improvement of educational services provider, increased coordination, information and education, capacity building gender education minded. Implementation of some of the techniques are expected to bring changes in the level of fairness and gender equality which will impact on improving the quality of education.

Key Word: Pangarusutamaan gender, Education for All

Abstrak

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.

Beberapa masalah yang mewarnai atmosfer dunia pendidikan pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1). Dichotomi, adanya kesenjangan gender 2). To General Knowledge 3). Lack Spirit of Inquiry, 4). Memorisasi 5). Certificate Oriented. Pendidikan untuk semua (Education for All) esensinya merupakan kesepakatan global untuk memberikan hak-hak anak memperoleh pendidikan secara tanpa terkecuali, setidaknya pada jenjang minimal.

Pangarusutamaan gender merupakan suatu pendekatan pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan pengalaman kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam rancangan, rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program, proyek, peraturan dan anggaran dalam bidang politik ekonomi, social, budaya, dan peraturan hokum dan kemasyarakatan.

Ada beberapa teknik implementasi, program pangarusutamaan gender menempuh strategi sebagai berikut: Penyediaaan akses pendidikan yang bermutu, Penyediaan akses pendidikan, Peningkatan penyedia pelayanan pendidikan, Peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi, capacity building pendidikan berwawasan gender. Dari beberapa teknik implementasi tersebut diharapkan mampu membawa perubahan pada tingkat keadilan dan kesetaraan gender yang nantinya akan berimbas pada peningkatan kualitas pendidikan.

Pendahuluan

Pada pembukaan Undang-Undang Dasar (UUD) Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dinyatakan bahwa salah satu tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Sejalan dengan pembukaan UUD itu, batang tubuh konstitusi itu di antaranya Pasal 20, Pasal 21, Pasal 28 C ayat (1), Pasal 31, dan Pasal 32, juga mengamanatkan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang.

Sistem pendidikan nasional tersebut harus mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu serta relevansi dan efisiensi manajemen pendidikan untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan lokal, nasional, dan global. Untuk itu, perlu dilakukan pembaharuan pendidikan secara terencana, terarah, dan berkesinambungan Pendidikan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia dan untuk itu setiap warga negara Indonesia berhak memperoleh pendidikan yang bermutu sesuai dengan minat dan bakat yang dimilikinya tanpa memandang status sosial, status ekonomi, suku, etnis, agama, dan gender.

Pemerataan akses dan peningkatan mutu pendidikan akan membuat warga negara Indonesia memiliki kecakapan hidup (life skills) sehingga mendorong tegaknya pembangunan manusia seutuhnya serta masyarakat madani dan modern yang dijiwai nilai-nilai Pancasila, sebagaimana diamanatkan dalam UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Renstra Kemendiknas 2010 – 2014).

Beberapa masalah yang mewarnai atmosfer dunia pendidikan pada umumnya dapat diklasifikasikan sebagai berikut: 1). Dichotomi, adanya kesenjangan gender 2). To General Knowledge, sifat ilmu yang terlalu umum 3). Lack Spirit of Inquiry, rendahnya semangat untuk melakukan penelitian 4). Memorisasi 5). Certificate Oriented (Ismail, dkk 2001).

Keberhasilan pembangunan suatu negara berhubungan dengan keberhasilan pembangunan Sumber Daya Manusianya. Linda menjelaskan, “Salah satu indikator dalam mengukur kesenjangan gender, yakni gender empowerment measurement (GEM) dan gender related devolopment index (GD) yang merupakan bagian tak terpisahkan dari human development index (HDI) atau indeks pembangunan manusia, HDI Indonesia pada 2011 berada di peringkat 124 dari 187 negara dengan nilai 0,617, yang turun dari 108 pada 2010. Sementara di level Asean, Indonesia berada pada peringkat enam dari 11 negara.”, Sedangkan `Gender in equity indeks` (GII), Indonesia berada pada urutan 100 dari 187 negara, sedangkan di tingkat Asean berada urutan delapan dari 11 negara”(Antara, 2012).

Rasio kesetaraan gender pada jenjang pendidikan menengah dari 93,8% pada tahun 2004 menjadi 95,6% pada tahun 2008, dan diperkirakan menjadi 95,9% pada tahun 2009. Rasio gender pada jenjang pendidikan tinggi dari 90,1% pada tahun 2004 menjadi 102,3% pada tahun 2008. Rasio kesetaraan gender tingkat literasi pada pendidikan nonformal dari 92,7% pada tahun 2004 menjadi 96,8% pada tahun 2008 (Renstra 12 Kemendiknas 2010 – 2014).

Menurut Undang-undang Sisdiknas No. 20 Tahun 2003, jenis pendidikan di Indonesia terbagi menjadi tiga jalur, yaitu jalur formal, nonformal, dan informal. Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Di masyarakat, pendidikan formal biasa dikenal sebagai SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi. Dalam pendidikan formal, siswa belajar dan dididik menurut kurikulum tertentu, diadakan di sekolah, serta belajar menurut materi ajar dan jadwal yang ditetapkan sebelumnya (Nugroho, 2010).

Pendidikan, minimal pada tingkat pendidikan dasar, adalah bagian dari hak asasi manusia dan hak setiap warga negara yang usaha pemenuhannya harus direncanakan dan dijalankan dengan sebaik mungkin. Pemenuhan atas hak untuk mendapatkan pendidikan dasar yang bermutu merupakan ukuran keadilan dan pemerataan atas hasil pembangunan dan sekaligus menjadi investasi sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung keberlangsungan pembangunan bangsa.

Hak untuk mendapatkan pendidikan dasar sebagai pemenuhan hak asasi manusia telah menjadi komitmen global. Oleh karena itu, program pendidikan untuk semua yang inklusif diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan sistem pendidikan terbuka dan demokratis serta berkesetaraan gender agar dapat menjangkau mereka yang berdomisili di tempat terpencil serta mereka yang mempunyai kendala ekonomi dan sosial.

Oleh karena itu diperlukan suatu pendekatan pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan asas keadilan dan penyetaraan gender dalam bidang pendidikan khususnya, untuk itu penulis memberikan kajian tentang implementasi  Pengarusutamaan Gender (PUG) harapannya nanti akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan.

Pendidikan untuk semua

Pendidikan untuk semua (Education for All) esensinya merupakan kesepakatan global untuk memberikan hak-hak anak memperoleh pendidikan secara tanpa terkecuali, setidaknya pada jenjang minimal. Deklarasi pendidikan untuk semua ini dilahirkan dari Forum Pendidikan Dunia yang diadakan di Dakar 26-28 April 2000 yang salah satu isinya adalah melenyapkan kepincangan jender dalam akses terhadap pandidikan dasar dan menengah pada tahun 2005 dan mencapai kesetaraan jender pada tahun 2015 (Danim, 2010).

Pendidikan seyogianya merupakan hak warga Negara yang diatur oleh Undang-Undang 1945. Tuntutan akan sekolah berstandar internasional yang bertujuan memiliki daya saing dalam era globalisasi ini tidak diimbangi oleh analisis social masyarakat Indonesia. Sekolah bertaraf internasional dengan mengedepankan asas bisnis profit oriented, menyebabkan pembengkakan harga pendidikan yang mahal. “pendidikan berkualitas adalah pendidikan yang mahal” inilah istilah yang pada ahkirnya lahir di masa komtemporer. Muaranya adalah banyak anak abngsa yang harus putus sekolah karena biaya pendidikan yang mahal.

Kondisi ini diperparah dengan kehadiran Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan (UU BHP) yang telah menandakan berkurangnya peran Negara dalam kebijakan dunia pendidikan. Meskipun UU BHP ini telah resmi dicabut, tetap saja wajah baru dari ruh “privatisasi” UU BHP ini akan diupayakan kebangkitannya. Inti dari UU BHP adalah bagaiman lembaga pendidikan memiliki otonomi sendiri dalam hal mengatur system pendidikan, mulai dari manajemen operasional hingga manajemen keuangan (Tim kreatif LKM UNJ, 2011)

Kondisi Pendidikan Saat Ini

Dampak laju komersialisasi pendidikan lambat laun akan membuat diskriminasi hak memperoleh fasilitasi pendidikan bagi anak-anak dari keluarga miskin. Padahal hak untuk menikmati pendidikan yang berbiaya murah dan berkualitas adalah merupakan bentuk perwujudan hak asasi manusia, hak sosial-ekonomi-budaya yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara (Saiful,2012)

Kompas, 2011 terdapat 10,268 juta siswa usia wajib belajar (SD dan SMP) yang tidak menyelesaikan wajib belajar sembilan tahun. Di sisi lain, masih ada sekitar 3,8 juta siswa yang tidak dapat melanjutkan ke tingkat SMA.

Media Indonesia.com, 2012 Angka melek huruf selama periode 2004-2010 perkembangannya terus meningkat walaupun diakui bahwa angka buta huruf perempuan usia 15 tahun keatas lebih tinggi dibandingkan laki-laki, yaitu 9,48 persen untuk perempuan sedangkan untuk laki-laki hanya 4,3 persen atau separuhnya saja.

Di samping itu, seperti halnya angka melek huruf, untuk besaran rata-rata lama sekolah penduduk laki-laki lebih tinggi pada kisaran 1 tahun dibandingkan dengan rata-rata lama sekolah penduduk perempuan, yaitu laki-laki mencapai 8,34 tahun sedangkan perempuan 7,50 tahun di tahun 2010.

Pendidikan perempuan di perguruan tinggi di perkotaan juga sedikit lebih rendah dibandingkan dengan laki-laki, yaitu perempuan 10,24 persen dan laki-laki 11,20 persen dan di perdesaan angkanya lebih rendah lagi, yaitu perempuan 2, 90 persen dan laki-laki 2,95 persen.

Orang tua anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin, menganggap anak-anak perempuan mereka tidak usah melanjutkan sekolah, lebih baik langsung dinikahkan atau didorong untuk bekerja di sektor publik sebagai PRT (pembantu rumah tangga) atau buruh informal.

Kondisi demikian yang menjadikan anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin menjadi kelompok sosial yang dilanggar hak sosial-ekonomi-budayanya. Mereka tidak bisa mendapatkan hak memperoleh (menikmati) pendidikan yang berkualitas dan berbiaya murah. Demikian andaikata anak-anak perempuan usia sekolah dari keluarga miskin bisa meneruskan studi sampai jenjang sekolah menengah, mereka terpuruk menjadi pekerja sektor informal berupah murah (Saiful,2012).

Oleh karena itu pangarusutamaan gender dalam bidang pendidikan merupakan sesuatu yang sangat penting. Komitmen untuk melaksanakan ini sangat kuat karena didasari pada amandemen UUD 1945, ketetapan MPR, GBHN, Program Pembangunan Nasional, Intruksi Presiden, dan Keputusan Dirjen Pendidikan Luar Sekolah dan Pemuda Depdiknas tentang kelompok kerja pangarusutamaan gender dalam bidang pendidikan (Kamil, 2012).

Pangarusutamaan Gender

Pangarusutamaan gender merupakan suatu pendekatan pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan pengalaman kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam rancangan, rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program, proyek, peraturan dan anggaran dalam bidang politik ekonomi, social, budaya, dan peraturan hokum dan kemasyarakatan (Rencana Induk Pembangunan Nasional Pemberdayaan Perempuan dalam Suryadi, 2009).

Isu kesetaraan gender menurut persamaan hak dan kesempatan bagi laki-laki dan perempuan dibidang pendidikan menjadi dasar kebijakan program pangarusutamaan gender di segala aspek penyelenggaraan pendidikan. Dengan pendekatan pangarusutamaan gender, semua perencanaan pembangunan pendidikan, pengambilan kebijakan dan program pendidikan non-formal seperti pemberantasan buta aksara, pendidikan usia dini, pendidikan kesetaraan dan pendidikan kecakapan hidup, dirumuskan dan dijabarkan dengan mempertimbangkan aspek kesetaraan dan keadilan gender. Kesetaraan dan keadilan gender tersebut harus tercemin pada indikator-indikatornyadari aspek peserta didik, tenaga pendidik dan kependidikan, termasuk para pelaku manajemen dan tenaga-tenaga struktural dan fungsional lainnya di bidang pendidikan.

Implementasi program pangarusutamaan gender

Pada tataran implementasi, program pangarusutamaan gender menempuh strategi sebagai berikut:

1. Penyediaaan akses pendidikan yang bermutu terutama pendidikan dasar secara merata bagi anak laki-laki dan perempuan baik melalui pendidikan formal maupun non formal
2. Penyediaan akses pendidikan kesetaraan bagi penduduk usia dewasa laki-laki dan perempuan yang tidak dapat mengikuti pendidikan formal
3. Peningkatan penyedia pelayanan pendidikan keaksaraan bagi penduduk dewasa terutama perempuan

Bekerjsama dengan PSW dan LSM dalam hal pengembangan pendidikan gender. Hal ini bertujuan untuk melakukan analisis kebijakan pendidikan berwawasan gender dengan menerapkan Gap dan POP untuk menghasilkan profil pendidikan di tiap provinsi serta bahan masukan rumusan rekomendasi kebijakan untuk mengintervensi beberapa masalah gender di lingkungan pendidikan.

4. Peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi dalam rangka mengarusutamakan pendidikan berwawasan gender

Tingkat SD Menghasilkan panduan penulisan bahan ajar yang berperspektif gender sedangkan SMP baru melakukan kajian.

5. Pengembangan dan penguatan kelembagaan (capacity building) pendidikan berwawasan gender, baik dipusat maupun daerah mengenai pendidikan gender

Perluasan pemahaman kepada para pangambil keputusan pendidikan di tingkat nasional, provinsi, kabupaten dan kota, tentang pentingnya keadilan dan kesetaraan gender dalam bidang pendidikan. Kegiatan di tingkat pusat; RTD Eselon II,III,IV pada unit 7 utama di lingkungan Depdiknas, yang diharapkan dapat menghasilkan Posiion Paper dan Posper tersebut merupakan salah satu wujud komitmen Depdiknas dalam melaksanakan PUG pendidikan

6. Peningkatan koordinasi dan penyebaran Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE).

Caranya dengan mensosialisasikan pesan PUG melalui TV dan Radio diseluruh chanel dalam bentuk filter, dialog tokoh. Kegiatan KIE ini akan lebih bermakna bagi masyrakat apabila didukung anggaran yang lebih kuat, dan dengan kegiatan yang sederhana tetapi lebih dipahami oleh masyarakat (Suryadi, 2009)

Tujuan pengarusutamaan gender

Secara umum pengarusutamaan gender bidang pendidikan bertujuan untuk membangun komitmen Departemen Pendidikan Nasional, Dinas Pendidikan Provinsi, Kabupaten dan Kota, serta pemangku kepentingan (Stakeholder) dalam upaya peningkatan kesetaraan dan keadilan gender dalam berbagai komponen system pendidikan nasional, melalui kebijakan, perluasan pemahaman, dan rencana aksi nasional bidang pendidikan yang berwawasan gender. Secara khusus pengarusutamaan gender bidang pendidikan bertujuan:

  1. Mewujudkan kesempatan pendidikan yang lebih merata pada semua jalur, jenis dan jenjang pendidikan dengan memperhatikan kesetaraan gender
  2. Memacu peningkatan mutu dan efisiensi pendidikan melalui pemberdayaan potensi perempuan secara optimal, baik dalam kedudukan sebagai pengambil keputusan, pengembang kurikulum, penulis buku, pengelola pendidikan, tenaga kependidikan maupun sebagai peserta didik
  3. Memperkecil ketimpangan gender pada semua jurusan, bidang kejuruan tau program studi yang ada pada jenjang pendidikan menengah dan tinggi untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam bidang keahlian dan profesionalisme (Suryadi, 2009).

KESIMPULAN  

Pangarusutamaan gender merupakan suatu pendekatan pengembangan kebijakan yang mempertimbangkan pengalaman kebutuhan, dan permasalahan perempuan dan laki-laki ke dalam rancangan, rencana, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan program, proyek, peraturan dan anggaran dalam bidang politik ekonomi, sosial, budaya, dan peraturan hokum dan kemasyarakatan. Ada beberapa teknik implementasi, program pangarusutamaan gender menempuh strategi sebagai berikut: Penyediaaan akses pendidikan yang bermutu, Penyediaan akses pendidikan, Peningkatan penyedia pelayanan pendidikan, Peningkatan koordinasi, informasi dan edukasi, capacity building pendidikan berwawasan gender. Dari beberapa teknik implementasi tersebut diharapkan mampu membawa perubahan pada tingkat keadilan dan kesetaraan gender yang nantinya akan berimbas pada peningkatan kualitas pendidikan.

DAFTAR PUSTAKA

Antara, 2012. http://id.berita.yahoo.com/linda-gumelar-akui-kesenjangan-gender-masih-ada-014611827.html

Danim,Sudarwan  2010. Pengantar Pendidikan. Bandung : CV Alfabeta

Ismail, dkk. 2001. Paradigma Pendidikan Islam. Semarang : Fakultas Tarbiyah IAIN Walisongo Semarang

Indra, dewi, 2011. Catatan Akhir Tahun Angka Putus Sekolah dan Komersialisasi Pendidikan. (Online). http://edukasi.kompas.com/read/2011/12/26/10392444/Angka.Putus.Sekolah.dan.Komersialisasi.Pendidikan

Kamil, 2012. Pengarusutamaan Gender Bidang PDDKN. (Online). 2http://file.upi.edu/Direktori/SPS/PRODI.PENDIDIKAN_LUAR_SEKOLAH/196111091987031-MUSTOFA_KAMIL/Bhaan_kuliah/PENGARUSUTAMAAN_GENDER_BIDANG_PDDKN.pdf

PPID BPPKB, 2011 Launching RW Layak Anak Kota Depok 2011. (Online). http://bppkb.depok.go.id/

Saiful,2012. Pendidikan berbasis kesetaraan gender. (Online). http://peperonity.com/go/sites/mview/saifulalimurtadlo/27442705

Suryadi, Ace 2009. Mewujudkan Masyarakat Pembelajar konsep, kebijakan dan Implementasi. Bandung: Widya Aksara Press

Tim kreatif LKM UNJ,2011.  Restorasi Pendidikan Indonesia. Jogjakarta : Ar-Ruzz Media

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: